BANDUNGMU.COM, Bandung – Kader Nasyiatul Aisyiyah Jawa Barat antusias mengikuti Sekolah Politik Nasyiatul Aisyiyah yang berlangsung selama 14-16 Februari 2025. Kegiatan yang dilaksanakan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisiyah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam memahami dinamika politik serta memperkuat peran mereka dalam ruang publik.
Pada hari kedua, salah satu sesi yang menarik perhatian peserta adalah diskusi bertajuk Perempuan dan Politik Kekuasaan di Indonesia yang disampaikan oleh Chusnus Mariyah. Materi ini membahas bagaimana demokrasi di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh model politik Barat, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan kebijakan publik. Beberapa kader dari Jawa Barat yang turut serta dalam kegiatan ini antara lain Tati, Nurhayati, dan Sani Nurrohmah.
Demokrasi dan Tantangan Politik bagi Perempuan
Chusnus Mariyah menguraikan bahwa demokrasi yang berlaku saat ini masih didominasi oleh model politik yang dikembangkan oleh Amerika dan Eropa Barat. Demokrasi ini menekankan kebebasan sipil dan politik, tetapi dalam praktiknya sering kali digunakan sebagai alat proyek global politik dalam rivalitas antara blok Barat dan Timur. Ia juga menyoroti bahwa Islam memiliki konsep tata kelola pemerintahan sendiri, yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang pernah diterapkan dalam pemerintahan Kekhalifahan Utsmani.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa demokrasi tidak selalu hadir dalam satu bentuk universal. Islamic Democratic Governance menjadi salah satu pendekatan yang menekankan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini berseberangan dengan narasi Barat yang sering kali mengklaim diri sebagai pelopor hak asasi manusia, meskipun dalam sejarahnya juga terlibat dalam berbagai tindakan genosida.
Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyoroti bagaimana kebijakan politik saat ini masih sering membatasi peran perempuan dalam sektor publik. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penerapan Undang-Undang Keormasan di perguruan tinggi, yang dianggap dapat menghambat ruang gerak organisasi berbasis Islam, termasuk Nasyiatul Aisyiyah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan dalam memperjuangkan hak dan partisipasi politik mereka.
Strategi Perempuan dalam Memperjuangkan Peran Politik
Chusnus Mariyah juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi perempuan dalam menghadapi dominasi male power relation dalam sistem politik dan kebijakan. Feminisme dalam konteks ini menjadi alat perjuangan keadilan gender yang relevan. Ia mengutip buku Hes Meritom yang membahas bahwa feminisme bukan sekadar gerakan sosial, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan kesetaraan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.
Selain itu, ia mengangkat isu identitas nasional dalam politik global, sebagaimana dijelaskan dalam buku Who Are We?, yang membahas bagaimana negara seperti China membangun identitas nasional mereka dengan pendekatan yang berbeda dari model demokrasi Barat. China berhasil mengembangkan sistem politik dan ekonomi yang tetap mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan, meskipun tidak mengikuti pola demokrasi liberal.
Tati, salah satu peserta dari Jawa Barat, menyatakan bahwa diskusi ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya memahami demokrasi dari berbagai perspektif. “Saya semakin sadar bahwa demokrasi bukanlah konsep yang seragam. Setiap negara memiliki konteks budaya dan sejarah yang berbeda, sehingga pendekatan dalam membangun sistem pemerintahan juga tidak bisa dipaksakan dari satu model tertentu,” ungkapnya.
Dengan adanya Sekolah Politik ini, kader Nasyiatul Aisyiyah diharapkan semakin siap untuk terlibat aktif dalam dunia politik dan kebijakan publik. Perjuangan perempuan dalam politik tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dalam pengambilan keputusan strategis yang berpengaruh bagi masyarakat luas.***(Tati)
