BANDUNGMU.COM, Bandung — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Barat menggelar Orasi Ilmiah dan Dialog Publik bertajuk “Merawat Kehidupan, Menyelamatkan Masa Depan: Kolaborasi Sipil untuk Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Krisis Lingkungan”.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, diikuti oleh 60 peserta luring di Aula PKBI Jawa Barat, Kota Bandung, dan 50 peserta daring melalui Zoom Meeting, Selasa (30/12/2025).
Acara secara resmi dibuka oleh Ketua Pengurus PKBI Jawa Barat Abdal Matin yang menyampaikan bahwa 68 tahun bukan sekadar usia, tetapi bukti ketangguhan organisasi dalam mendampingi masyarakat. Menurutnya, PKBI terus menunjukkan eksistensi dari masa ke masa.
“Sesuai tema kegiatan bertahan menghadapi tantangan, tumbuh sebagai organisasi yang relevan, dan bangkit menjawab kebutuhan zaman, terutama dalam isu perlindungan perempuan, anak, kesehatan reproduksi, dan keadilan sosial,” tegasnya.
Selanjutnya, Plt Direktur Eksekutif PKBI Jawa Barat Fajar Santoso menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin kompleks. Termasuk pertumbuhan penduduk, ketimpangan informasi layanan kesehatan, dan risiko bencana ekologis.
“PKBI Jawa Barat berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil, serta memperkuat jejaring kolaborasi lintas sektor sebagai solusi jangka panjang,” ujarnya.
Sambutan disampaikan oleh Kepala Dinas DP3AKB Kota Bandung Anhar Hadian yang menyoroti urbanisasi tinggi di Kota Bandung sebagai persoalan besar yang berdampak langsung pada kesehatan, pemenuhan hak, dan perlindungan perempuan serta anak.
Mengingat beban kepadatan urban mengakibatkan tekanan sosial, lingkungan, dan sanitasi, mulai dari keterbatasan ruang aman, ancaman eksploitasi ekonomi, hingga meningkatnya potensi kekerasan berbasis gender.
“Tata kelola lingkungan yang buruk dapat memicu masalah sosial, karena kerusakan ekologis selalu berkelindan dengan kerentanan sosial kelompok marginal,” jelasnya.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Direktur Eksekutif PKBI Nasional Dian Mardiana beserta pengurus nasional PKBI, beberapa utusan pemerintah daerah, ormas dan Lembaga Mitra PKBI se Jawa Barat juga pengurus PKBI Kota/Kabupaten se Jawa Barat di zoom.
Puncak acara menghadirkan orasi ilmiah oleh Neng Hannah, akademisi UIN Bandung dan pegiat perlindungan perempuan. Dalam paparannya, Hannah menegaskan bahwa krisis lingkungan di Jawa Barat bukan hanya persoalan ekologi.
Namun, tetapi telah berkembang menjadi krisis perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok paling rentan: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
Orasi ilmiah ini merangkum kondisi objektif Jawa Barat, mulai dari polusi udara perkotaan, banjir dan longsor akibat alih fungsi lahan, krisis air bersih, hingga persoalan limbah di aliran sungai.
“Fenomena ini bukan takdir semata, melainkan konsekuensi dari kebijakan tata ruang dan pembangunan yang belum berorientasi pada keselamatan warga,” paparnya.
Di penghujung orasinya, Hannah menyampaikan lima seruan moral yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan audit lingkungan secara menyeluruh, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi dan kawasan industri yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis serius.
Lebih lanjut, Dr. Hannah menyerukan agar pemerintah menghentikan praktik alih fungsi lahan di zona rawan bencana serta meninjau kembali kebijakan tata ruang yang selama ini kerap mengabaikan daya dukung dan keseimbangan ekologi.
Menurutnya, kebijakan pembangunan harus berpijak pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan agar tidak memperbesar risiko bagi masyarakat.
Dalam konteks kesiapsiagaan, ia mendorong pengembangan sistem pengelolaan risiko bencana yang berbasis komunitas melalui sosialisasi dan pelatihan yang inklusif hingga tingkat RT dan RW. Partisipasi aktif warga dinilai menjadi kunci dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
Hannah juga menyoroti pentingnya standar layanan kemanusiaan yang berkeadilan dengan membangun posko-posko bencana yang ramah terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia, baik dalam situasi tanggap darurat maupun proses evakuasi.
Ia mengusulkan pembentukan dialog kebijakan yang bersifat permanen antara pemerintah, akademisi, PKBI, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif untuk memastikan perlindungan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di Jawa Barat.
Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat edukasi publik, sinergi kebijakan, dan aksi nyata. PKBI Jawa Barat menyatakan siap menjadi pusat kolaborasi untuk memajukan perlindungan kesehatan reproduksi, lingkungan hidup, dan keadilan sosial di Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu dilakukan serah terima jabatan Direktur Eksekutif PKBI Daerah PKBI Jawa Barat.
Melalui rangkaian kegiatan peringatan ulang tahun ini, PKBI daerah Jawa Barat menegaskan kembali komitmennya untuk terus hadir dan berperan aktif dalam memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak kelompok rentan, khususnya di tengah situasi darurat dan bencana, sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan.
