OLEH: ACE SOMANTRI — Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung
BANDUNGMU.COM — Sistem pemerintahan dulu awal peradaban dunia di berbagai negara menganut sistem yang lebih cenderung monarki. Sistem ini menjalankan regenerasi kepemimpinan yang saling mewarisi tahta dengan pendekatan biologis, yakni kepemimpinan diberikan kepada anak keturunannya.
Kelemahan dan kelebihan monarki terlihat jelas, yakni model kekuasaannya cenderung otoriter dan diktator yang tertumpu pada kekuatan keluarga kerajaan. Sementara pola kekuasaan dengan model demokrasi ada pada titik tumpu suara dan kekuataan rakyat.
Ada konsekuensi logis dari kekuatan rakyat, yakni kekuasaan pemerintahan dalam membuat dan membentuk suatu kebijakan yang dirumuskan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Fenomena penyimpangan kekuasaan bukan hanya terjadi saat ini, melainkan sudah sejak awal kehidupan manusia, perilaku buruk itu sudah ada. Kehatan macam itu merupakan bagian dari sifat dan watak kepemimpinan yang tidak kuat menghadapi godaan jabatan kekuasaan.
Kekuasaan yang menyimpang dari rel pemerintahan yang baik dan benar akan berdampak pada keburukan, kecelakaan, dan kenistaan. Oligarki kekuasaan yang tersandera oleh segelintir orang, nyatanya memang sudah ada sejak kekuasaan ketika negara terbentuk.
Oligarki menekankan pada sisi kepentingan harta dan kekayaan yang bersifat pragmatis. Sementara alam demokrasi sangat terbuka untuk siapa pun masuk menjadi pemain, penentu, permainan, dan wasit kekuasaan suatu negara.
Hal itu bisa dilakukan sangat mudah karena sifat dan karakter manusia dekat dengan keserakahan dan ketamakan. Jalan yang cepat dan tepat bisa ditempuh. Misalnya pemilik modal berkolaborasi untuk menjadi cukong dan bandar guna membeli suara rakyat. Dengan cara apa pun dan berapa pun harganya mereka siap membeli.
Cara seperti itu dalam sistem demokrasi di negara berkembang sudah bagian dari dinamika politik kekuasaan tingkat daerah hingga pusat.
Manusia pada dasarnya memiliki sifat baik. Namun, ketika sudah banyak berhubungan dengan harta dan jabatan, mereka cenderung menutup mata untuk keadilan.
Kekuasaan suatu bangsa dan negara dikelola oleh pemegang pemerintahan. Sementara kebijakan regulasi dan legislasi dikendalikan oleh legislator yang mewakili rakyat.
Faktanya jauh dari tanah ke langit. Jauh panggang dari api. Apa sebab? Kekuasaan didapat dengan cara membeli suara dan kekuasaan secara psikolgis sudah menjadi hak milik pembeli suara. Di situ sudah berlaku hukum jual beli dan hukum kepemilikan.
Sangat mengerikan memang. Namun, itu fakta yang sebenarnya. Kegilaan seolah-olah dipertontonkan oleh oknum para pembeli suara rakyat dengan berbagai cara dan macam ragam harga.
Harga suara rakyat bergantung pada para tengkulak yang memainkan harga. Sebelum ada monopoli, harga suara rakyat cenderung dapat terkontrol. Namun sejak dimonopoli, harga suara rakyat semakin tidak terkendali.
Akhirnya oknum tersebut tidak sanggup untuk membeli suara. Mereka mencari cukong pemodal besar. Di sinilah diduga mulai ada kekuasaan oligarki.
Kekuasaan oligarki muncul ketika para tengkulak pasar suara rakyat tradisional mulai kelelahan mencari modal. Akhirnya pasar diambil oleh orang-orang pemilik modal besar.
Hukum rimba dalam konsep ekonomi kapitalis, yakni pemenang dan pemilik pasar akan dipegang oleh pemodal paling besar. Kekuasaan oligarki sekarang faktanya sudah dikuasai oleh pemodal-pemodal besar. Konsekuensinya kekuasaan yang dibeli oleh pemodal besar akan selalu berpihak dan berorientasi kepada pemegang saham terbesar dalam kekuasaan.
Tidak aneh dan jangan kaget ketika jalan pemerintahan persentase porsi keberpihakannya lebih banyak yang menerima manfaat pada pemodal kekuasaan daripada untuk rakyat. Itulah setidaknya yang terjadi.
Perjalanan ini sudah puluhan tahun. Karakter rakyat, bangsa, dan negara sudah terbentuk. Pragmatisme dalam kekuasaan menjadi tradisi dan budaya sistem politik di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Suara kritis tidak berhenti walaupun hanya segelintir orang. Hanya saja kritikus komunitas masyarakat posisinya miskin modal sehingga dianggap sebuah pelengkap bumbu kekusaan agar tidak terlalu manis atau asin dalam pengelolaan negara.
Termasuk kelompok oposisi legislator juga hanya seperti suara sumbang yang tidak dipahami. Oligarki dalam kekusaan sebuah kepemimpinan menjadi dilema dalam pengelolaan organisasi karena pasti mereka tersandera bagi pemimpinnya.
Hal itu bukan hanya berlaku pada kekuasan negara, melainkan di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan ekonomi usaha juga ada. Bahkan dunia pendidikan tidak luput dari oligarki, walaupun segalanya lebih kecil.
Oligarki diakui atau tidak, disadari atau tidak, telah memorakporandakan tujuan sebuah organisasi negara. Kezaliman kekuasaan oligarki tidak tampak secara kasatmata.
Namun perlu diingat bahwa Tuhan yang Mahakuasa tidak buta dan tuli. Pada waktunya kebenaran akan menang dan kezaliman akan segera berakhir. Semoga saja!***
