Oleh: Ace Somantri*
Kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti belakangan menjadi perhatian publik. Wajar saja, sebab Kemendikdasmen memegang peran vital dalam membentuk arah pendidikan nasional demi menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.
Tugas yang diemban Abdul Mu’ti tentu tidak ringan. Berbagai isu yang muncul, baik secara langsung maupun tidak, menghadirkan tekanan yang menuntutnya untuk terus waspada.
Kementerian ini kerap dipandang sebagai lahan rawan bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan pragmatis, yang pada akhirnya justru merusak tatanan pendidikan di Indonesia.
Kasus hukum yang menjerat mantan Mendikbudristek periode sebelumnya menambah daftar kelam dunia pendidikan. Kondisi ini, suka tidak suka, membuat kepercayaan publik terhadap kementerian pendidikan goyah dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memulihkannya.
Secara sadar dan terbuka diakui, budaya korup di negeri ini seolah dianggap lumrah. Bahkan ada yang lihai memainkannya dan hal itu menurut Presiden Prabowo Subianto sangatlah mengerikan.
Situasi ini menjadi tantangan berat bagi Mas Menteri dalam membongkar ruang gelap di dunia pendidikan dasar dan menengah. Tentu sangat berat.
Namun, dengan pengalaman panjang Abdul Mu’ti sebagai aktivis pergerakan sejak muda dan penggerak organisasi Islam terbesar di dunia, Muhammadiyah, ia telah ditempa untuk menghadapi tekanan dengan tenang selama kebijakan yang ditempuh tetap sesuai konstitusi.
Baru beberapa bulan menjabat, nama Mas Menteri sudah masuk dalam hasil survei yang menunjukkan popularitasnya di masyarakat. Sosoknya dikenal sederhana, jenaka, dan humanis, sekaligus kreatif dan cepat dalam merumuskan kebijakan solutif yang dirasakan langsung manfaatnya.
Salah satu kebijakan yang cukup menyita perhatian publik adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), yang menggantikan mekanisme PPDB dari kementerian sebelumnya.
Selama ini, dinamika kebijakan penerimaan siswa selalu menjadi isu hangat setiap awal tahun ajaran pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
Peluncuran SPMB oleh Kemendikdasmen membawa perubahan besar bagi orang tua dan siswa. Menjadi sesuatu hal yang tampaknya mendapatkan apresiasi.
Hasil survei Kata Data Insight Center menunjukkan bahwa 88 persen orang tua merasa puas dengan kebijakan baru ini, bahkan menilai SPMB lebih baik dibandingkan sistem PPDB sebelumnya.
Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa pemerataan akselerasi pendidikan melalui SPMB mencapai rata-rata di atas 90 persen. Capaian ini memberi nilai positif sekaligus memperlihatkan peningkatan signifikan dibandingkan sistem PPDB yang dinilai kurang merata dalam hal kepuasan.
Hal ini menjadi bukti bahwa kemampuan Abdul Mu’ti teruji dalam mengemban amanah pendidikan Indonesia. Meski masih terdapat ruang yang perlu diperbaiki, kebijakan akan terus disempurnakan tanpa menimbulkan kegaduhan yang dapat menguras energi, demi menjaga masa depan anak didik bangsa.
Tentu masih ada sejumlah catatan dari hasil survei yang perlu ditingkatkan. Salah satunya terkait kompetensi panitia penyelenggara SPMB di tingkat pendaftaran yang dinilai kurang ramah, minim sosialisasi, lemah dalam advokasi layanan, serta masih ditemukannya kendala sistem yang error.
Hal ini wajar terjadi pada penerapan kebijakan baru yang biasanya menghadapi berbagai dinamika awal. Namun, catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting agar pada tahun ajaran berikutnya terjadi peningkatan signifikan.
Tentu dengan harapan tidak lagi muncul masalah besar yang merugikan orang tua maupun siswa.
Jika mencermati manfaat besar dari SPMB, salah satunya terlihat pada meningkatnya transparansi dalam jumlah kuota, jumlah pendaftar, hingga peringkat pendaftar yang mencapai 50,9 persen.
Hal ini menunjukkan adanya upaya luar biasa dalam mewujudkan keterbukaan manajemen sistem, yang berangkat dari semangat profetik dengan meneladani sifat jujur.
Oleh karena itu, semua pihak yang berkepentingan dipersilakan untuk ikut mengawasi dan memantau jalannya SPMB di wilayah masing-masing.
Bila ditemukan hal-hal yang janggal atau merugikan banyak pihak, temuan tersebut dapat dicatat dan segera disampaikan kepada pihak berwenang agar menjadi bahan perbaikan secepatnya.
Dengan sikap terbuka serta responsif dalam menerima kritik dan masukan, Mas Menteri diyakini mampu menghadirkan solusi cepat dan tepat bagi rakyat Indonesia, khususnya dalam pelayanan pendidikan dasar dan menengah.
Harapannya, pendidikan Indonesia di era pemerintahan saat ini maupun di masa mendatang terus memberikan layanan prima melalui model pendidikan yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan bangsa.
Apalagi jumlah anak usia sekolah saat ini sangat signifikan. Berbagai riset dan survei menunjukkan bahwa Indonesia akan menikmati bonus demografi dalam dua dekade mendatang, yang harus dipersiapkan melalui pendidikan yang berkualitas.
Kemajuan pendidikan sejatinya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam membangun sistem yang benar-benar mampu dengan cepat meningkatkan mutu, sehingga setara dengan negara-negara yang lebih dahulu maju.
Harapan besar tertuju pada pemerintahan saat ini. Dengan kepiawaian dan keberanian Presiden Prabowo dalam memberantas budaya korup di kalangan elit bangsa, diharapkan akan lahir sistem dan kebijakan pendidikan yang lebih visioner, maju, dan membawa kemajuan nyata bagi bangsa.
Pengalaman negara-negara maju membuktikan bahwa keberhasilan mereka berangkat dari menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.
Anggaran negara yang bersumber dari kekayaan nasional pun lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan, dengan dukungan perangkat, instrumen, serta lembaga terkait.
Melalui kolaborasi yang solid antar badan, lembaga, dan kementerian, percepatan kemajuan bangsa akan lebih mudah terwujud.
Apa pun alasannya, hari ini maupun di masa mendatang, kebijakan pendidikan Indonesia harus menjadi ruh utama dalam mendorong kemajuan bangsa dan negara tanpa boleh menunda.
Berbagai kebijakan yang telah dirancang dan dijalankan sejauh ini sudah menunjukkan arah yang jelas. Semoga tidak ada hambatan atau gangguan yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Amin.
*Wakil Ketua PWM Jawa Barat
