BANDUNGMU.COM, Bandung — Indonesia Emas 2045 kerap diproyeksikan sebagai puncak kemajuan bangsa di usia satu abad kemerdekaan.
Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan tantangan serius yang menyentuh akar tata kelola pemerintahan, yakni krisis kepercayaan publik, lemahnya meritokrasi, dan rendahnya partisipasi warga dalam proses demokrasi.
Kondisi inilah yang menjadikan pendekatan collaborative governance semakin relevan untuk dibicarakan dan dipraktikkan. Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Kuliah Bareng Birokrat (KBB) bertema “Collaborative Governance untuk Indonesia Emas 2045” yang digelar di Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung pada Sabtu (31/01/2026).
Forum ini tidak sekadar menjadi ruang akademik, tetapi juga wadah refleksi bersama lintas aktor—legislatif, akademisi, dan generasi muda—dalam membaca arah masa depan Indonesia.
Hadir sebagai narasumber Rizal Khairul (Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung), Rini Ayu Susanti (Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandung), Risbon Siganturi (Dosen Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya), dan Alfath Fadillah Ridwannur (Duta Baca Jawa Barat, Duta Anti Narkoba Kota Bandung, dan Founder Prisma Muda).
Keempatnya menyampaikan pandangan dari sudut yang berbeda, namun bertemu pada satu titik: Indonesia Emas hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, integritas, dan kesadaran publik yang kuat.
Dalam diskusi, collaborative governance dipahami sebagai model tata kelola yang menempatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor lain sebagai mitra sejajar.
Kompleksitas persoalan publik—mulai dari birokrasi yang tertutup, kebijakan yang minim pengawasan, hingga krisis kepemimpinan—dinilai tidak mungkin diselesaikan secara sektoral. Kolaborasi menjadi prasyarat agar kebijakan publik benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sesi book launch yang memperkaya diskursus nilai dalam pemerintahan. Buku ”Filsafat Administrasi (Integrasi Nilai Islam dan Praktik)” karya Didik Dahlan Lukman menegaskan bahwa administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari dimensi etis.
Praktik birokrasi yang hanya berorientasi pada prosedur berpotensi kehilangan makna jika tidak ditopang nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral. Filsafat administrasi diposisikan sebagai fondasi etik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Sementara itu, buku ”Digital Governance dalam Perspektif Islam” karya Meti Mediyastuti Sofyan memberikan perspektif kritis terhadap euforia digitalisasi.
Transformasi digital dipandang tidak cukup dimaknai sebagai modernisasi sistem, tetapi harus diiringi dengan transformasi nilai.
Integritas aparatur menjadi kunci agar teknologi tidak justru melahirkan bentuk baru penyimpangan birokrasi. Digital governance, dalam konteks ini, adalah pertemuan antara inovasi teknologi dan nilai keagamaan yang saling menguatkan.
Pada sesi talkshow, Rizal Khairul menyoroti Indonesia Emas sebagai janji sekaligus tantangan. Dia membandingkan pola birokrasi tradisional yang cenderung kaku dengan tuntutan tata kelola modern yang adaptif dan terbuka.
Pendidikan disebut sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia, tercermin dari komitmen alokasi sekitar 20 persen APBN.
Namun, menurutnya, kebijakan tidak boleh berhenti pada angka dan regulasi, tetapi pengalaman lapangan dan realisasi konkret harus menjadi ukuran keberhasilan.
Pandangan tersebut dilengkapi oleh Rini Ayu Susanti yang menempatkan Indonesia Emas sebagai visi jangka panjang yang harus dibaca secara kritis.
Bonus demografi dinilai berpotensi menjadi masalah baru apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Ketimpangan akses kerja dapat melahirkan persoalan sosial yang lebih kompleks.
Oleh karena itu, SDM Indonesia dituntut tidak hanya melek teknologi, tetapi memiliki kecakapan adaptif, etos kerja, dan kesadaran kritis di tengah dilema reformasi birokrasi serta krisis kepemimpinan akibat lemahnya penerapan meritokrasi.
Diskusi kemudian mengarah pada prinsip demokrasi one man one vote sebagai fondasi kesetaraan politik. Prinsip ini dipandang penting dalam collaborative governance karena menjamin setiap warga negara memiliki hak suara yang sama dalam menentukan arah kebijakan.
Namun, para narasumber menekankan bahwa kesetaraan politik harus dibarengi dengan keterbukaan anggaran, transparansi kebijakan dan peningkatan literasi politik agar demokrasi tidak berhenti pada prosedur semata.
Dari perspektif generasi muda, Alfath Fadillah Ridwannur menegaskan bahwa anak muda harus lebih peduli terhadap kemajuan negara. Kesadaran tersebut, menurutnya, harus dibentuk dari dalam diri masing-masing.
Generasi Z didorong untuk tidak apatis, berani bersikap kritis, dan aktif berpartisipasi dalam ruang politik maupun birokrasi.
Keterlibatan generasi muda dipandang krusial untuk melahirkan inovasi kebijakan, memperkuat meritokrasi, dan membangun kolaborasi lintas generasi menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui kegiatan ini, ditegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukan sekadar target waktu, melainkan proses panjang yang menuntut perubahan cara pandang.
Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, keterbukaan publik, demokrasi yang setara, dan peran aktif generasi muda menjadi fondasi utama dalam merawat masa depan bangsa.
Kolaborasi, pada akhirnya, bukan pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan Indonesia melangkah maju secara berkelanjutan.***
