UMBandung
News

Kuliah Bareng Birokrat Sesi Keempat Prodi Administrasi Publik UM Bandung Kupas Public Distrust

×

Kuliah Bareng Birokrat Sesi Keempat Prodi Administrasi Publik UM Bandung Kupas Public Distrust

Sebarkan artikel ini
Dokumentasi UM Bandung.***

BANDUNGMU.COM, Bandung – Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung kembali menggelar kegiatan Kuliah Bareng Birokrat di Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Selasa (26/12/2023).

Kuliah Bareng Birokrat edisi keempat yang berlangsung khidmat ini mengangkat tema “Urgensi Birokrasi: Upaya Mengatasi Public Distrust”.

Acara ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah birokrasi dan governansi publik yang diasuh dosen pengampu Fatmawati. Dalam acara tersebut hadir dua narasumber yakni Tenaga Ahli Komisi X DPR RI Hasan Basri dan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Rifki Fauzi.

Baca Juga:  Mantan Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat KH Ayat Dimyati Wafat

Kegiatan tersebut berlangsung lancar yang diikuti 100 orang peserta dari berbagai program studi di UM Bandung dan juga beberapa mahasiswa dari luar kampus.

Ketua pelaksana Kuliah Barang Birokrat Maulana Ikbal menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Mahasiswa, lanjut Maulana, merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan kritik dan kontrol terhadap kinerja birokrasi. ”Hal itulah yang menginisiasi kami sehingga mengambil tema ini sebagai bahan diskusi,” ujar Maulana.

Baca Juga:  Inilah Tradisi Baru Pascasarjana UIN Bandung, Biar Tembus Jurnal Internasional Terindeks Scopus

Hasan Basri memaparkan bahwa peran dan partisipasi pemuda terhadap masyarakat dalam mendorong kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi itu sangat penting.

Hal tersebut untuk dapat menjaga nilai-nilai demokrasi pemerintah, mendapat dukungan dan penerimaan rakyat, serta menjaga kehormatan dan martabat institusi.

“Mahasiswa jangan apatis apalagi dalam politik karena semua kebijakan yang dirasakan masyarakat merupakan produk-produk politik. Sehingga mahasiswa perlu memperhatikan kebijakan pemerintah yang diaplikasikan kepada masyarakat,” tutur Hasan.

“Jika dirasa kebijakannya tidak pro masyarakat, mahasiswa berhak meminta klarifikasi atau melakukan audiensi dengan pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Mahasiswa harus berperan aktif dalam hal ini,” lanjut Hasan.

Baca Juga:  Muhammad Tazakka Ahsan Terpilih Menjadi Ketua BEM UM Bandung

Selanjutnya, Rifki Fauzi juga memaparkan bahwa pemuda harus berperan aksi dalam mengatasi public distrust. Menurut Rifki, mahasiswa harus bisa hadir untuk masyarakat agar bisa mendengar suara dan aspirasi mereka.

“Mahasiswa harus hadir di tengah masyarakat sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan membawa masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan publik,” kata Rifki.***

PMB UM Bandung