Oleh: Ace Somantri*
Langkah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia patut diapresiasi. Lembaga ini terus berupaya membongkar berbagai kebocoran dalam penyelenggaraan haji yang selama ini terjadi.
Tentu saja fakta-fakta yang muncul ke permukaan menunjukkan adanya penyimpangan pengelolaan dana haji Indonesia dari tahun ke tahun yang tidak tersentuh hukum.
Temuan tersebut membuka mata publik tentang adanya praktik kartel dan dugaan mafia haji yang telah lama menggerogoti sistem. Betapa tidak, dana umat Islam yang mencapai triliunan rupiah ternyata dijadikan ajang bancakan oleh segelintir oknum elite.
Mereka bersembunyi di balik kemasan spiritualitas yang suci, padahal di baliknya terdapat praktik manipulasi yang menipu dan merugikan ribuan jamaah setiap tahunnya.
Nilainya sungguh mencengangkan. Diduga terdapat kebocoran dana hingga mencapai Rp5 triliun dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa perkiraan angka tersebut bersumber dari beberapa pos utama, yakni transportasi udara, konsumsi, dan akomodasi hotel bagi jamaah haji.
Kebocoran tersebut diperkirakan mencapai 20 hingga 30 persen dari total anggaran penyelenggaraan haji yang mencapai Rp17 triliun.
Tak heran jika Presiden Prabowo Subianto dengan tegas memutuskan untuk memisahkan penyelenggaraan haji dan umrah dari Kementerian Agama, sebagai langkah strategis untuk menata ulang tata kelola ibadah haji agar lebih transparan dan akuntabel.
Ternyata, angka anggaran yang dikelola Kementerian Agama setiap musim haji benar-benar luar biasa besar. Apa pasal?
Di balik total dana fantastis itu, terselip potensi kebocoran yang kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu bekerja sama dengan pihak luar, membentuk semacam kartel dan mafia haji yang sudah mengakar selama bertahun-tahun.
Membawa semangat dan misi langsung dari presiden, Gus Irfan dan Dahnil Anzar Simanjuntak seolah menjadi dua figur yang ditugaskan khusus untuk memutus rantai praktik kartel dan mafia haji tersebut.
Keduanya bahu-membahu dan berkolaborasi dengan kader dari ormas-ormas Islam besar guna menegakkan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan ibadah haji.
Keberanian Dahnil Anzar Simanjuntak dalam mengungkap berbagai fakta kebocoran dana haji tidak diragukan. Hubungan emosional dan kepercayaan yang terjalin kuat antara dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto membuat integritas dan loyalitasnya tampak nyata.
Langkah tegasnya tidak hanya bentuk kesetiaan kepada presiden. Namun, sebagai wujud nyata pengabdian terhadap agama, bangsa, dan umat Islam Indonesia.
Sikap Wakil Menteri Haji dan Umrah dalam mengungkap data dan fakta kebocoran dana haji bukanlah upaya membuka aib, melainkan bentuk transparansi dan tanggung jawab publik.
Langkah ini justru memperkuat pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Bahkan dana ibadah haji pun tidak luput dari penyimpangan tanpa rasa peduli terhadap nilai kesuciannya.
Angka kebocoran yang diungkap tersebut terjadi hanya dalam satu musim haji. Sementara itu penyelenggaraan ibadah haji telah berlangsung puluhan tahun dengan pola yang relatif sama.
Selama ini, berbagai suara kritis terhadap penyelenggaraan haji kerap diabaikan. Mereka seolah hanya menjadi gema yang lewat tanpa pernah mendapat tanggapan serius dari pihak berwenang.
Tak heran jika bangsa ini terasa berjalan di tempat selama puluhan tahun kemerdekaannya. Korupsi tumbuh subur di berbagai sektor kehidupan. Termasuk dalam pengelolaan dana ibadah haji yang selama ini nyaris tak tersentuh.
Kondisi ini membuat penyelenggaraan haji jauh dari nilai keberkahan yang semestinya membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
Namun, kini muncul harapan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan kader terbaiknya untuk melakukan pembenahan total terhadap sistem penyelenggaraan haji.
Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa upaya menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bukan sekadar wacana atau janji kosong.
Jika seluruh kebocoran bisa ditutup dan praktik kartel serta mafia haji diberantas tanpa kompromi, penurunan biaya haji akan menjadi kenyataan.
Dari sikap dan raut wajahnya, tampak jelas optimisme bahwa biaya haji tahun ini akan berkurang secara signifikan. Kita berharap semoga harapan itu segera terwujud.
Menarik untuk dicermati, penyelenggaraan haji selama ini telah menjadi ladang subur bagi praktik korupsi dengan nilai keuangan yang luar biasa besar.
Oleh karena itu, semangat trisukses haji yang kini diusung oleh Kementerian Haji dan Umrah RI memberi angin segar bagi terwujudnya tata kelola haji yang berkeadilan, beradab, dan berpihak pada umat.
Kini terbukti, kinerja Kementerian Haji dan Umrah berhasil menekan biaya pembiayaan syarikah bagi jamaah haji Indonesia dari 2.300 riyal menjadi 2.100 riyal per jamaah.
Artinya, terdapat efisiensi sebesar 200 riyal per jamaah. Jika dikalikan dengan jumlah total jamaah Indonesia, capaian ini menjadi prestasi luar biasa sebagai wujud nyata upaya memberikan yang terbaik bagi umat, bangsa, dan negara.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Belum dimulainya penyelenggaraan haji saja sudah disertai dengan terobosan positif untuk meringankan beban biaya para jamaah.
Semoga capaian ini menjadi bukti spiritual kolektif bagi bangsa dan negara. Sekaligus menjadi langkah awal untuk melepaskan diri dari jeratan budaya korupsi yang selama ini mengakar.
Kepercayaan diri Dahnil Anzar saat mengungkap dugaan kebocoran anggaran haji kepada media menjadi sinyal kuat bagi siapa pun yang berniat bermain curang.
Ia seakan memberi peringatan tegas bahwa pemerintahan di bawah Prabowo Subianto tidak akan mentolerir tindakan culas. Pesannya jelas: “Jangan bermain api dengan pemerintahan ini. Siapa pun yang melanggar, tanpa peduli siapa bekingnya, akan diberantas tanpa belas kasih.”
Para calon jamaah haji senantiasa menengadahkan doa dengan penuh kekhusyukan agar para pemegang kebijakan, khususnya di Kementerian Haji dan Umrah, senantiasa diberi keistikamahan dalam berbuat kebaikan dan kebenaran.
Harapannya, mereka terus berupaya keras meringankan beban jamaah dalam berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, pihak-pihak yang pernah berbuat curang di masa lalu biarlah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dunia dan akhirat.
Dengan kerja keras dan kecerdasan dalam berinovasi, duet Bang Dahnil dan Gus Irfan menjadi kombinasi tangguh yang membawa perubahan mendasar menuju penyelenggaraan haji yang bersih dan berintegritas.
Meski persiapannya hanya dalam hitungan bulan, hasil nyata perbaikan sudah tampak jelas. Sebanyak 188 miliar rupiah berhasil diamankan berkat negosiasi yang efektif.
Langkah ini menjadi awal dari perubahan besar lainnya untuk terus mengurangi beban jamaah haji Indonesia. Tujuannya tak lain demi terwujudnya trisukses haji yang berkeadilan, bermartabat, dan beradab — menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.
Upaya keras untuk memperbaiki layanan haji kini diarahkan pada peningkatan nilai dan efisiensi yang mampu menyederhanakan proses, menekan beban biaya, serta mengoptimalkan kreativitas dalam pengelolaan pendapatan negara demi kemaslahatan umat.
Nilai tambah (added value) yang dikembangkan berakar pada potensi ekonomi keumatan. Hal itu mendorong sistem yang saling memberi dan menerima secara adil, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dengan asumsi adanya kebocoran dana, bukan hal mustahil jika biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dapat dikurangi tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Potensi kebocoran yang mencapai sekitar Rp5 triliun serta efisiensi dari berbagai pos anggaran dapat menjadi sumber penghematan signifikan yang langsung berdampak positif bagi jamaah dan umat Islam secara keseluruhan.
Tampaknya, permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan BPIH benar-benar sedang diwujudkan. Cepat dan pasti.
Dengan kemampuan serta kreativitas Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah—terutama Bang Dahnil Anzar yang berpengalaman dalam mengelola organisasi besar tanpa sumber dana tetap tetapi tetap produktif—harapan itu sangat realistis.
Kini, dengan dukungan anggaran yang memadai, ruang inovasi dan efisiensi terbuka lebar. Insyaallah, jalan kebaikan dan kebenaran demi kepentingan negara, bangsa, dan umat akan selalu ada. Amin. Wallahu’alam.
*Wakil Ketua PWM Jawa Barat
