BANDUNGMU.COM, Depok – Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah berhasil melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Calon Sekolah Unggulan Muhammadiyah 2024. Kegiatan ini berlangsung pada 23-25 November 2024 di Pusdiklat ASN Kemendikbud, Depok, Jawa Barat.
Acara yang dihadiri oleh 711 peserta, termasuk perwakilan Majelis Dikdasmen PWM dan PDM serta kepala sekolah Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, dibuka di Gedung Garuda Pusdiklat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Ketua PP Muhammadiyah Irwan Akib, serta Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Didi Suhardi turut hadir dalam pembukaan tersebut.
Lima pilar
Dalam pemaparannya, Irwan Akib menjelaskan konsep sekolah unggulan Muhammadiyah yang ditargetkan untuk unggul dalam cara kerja, pelayanan, dan hasil. Ia memaparkan lima pilar utama yang menjadi landasan sekolah unggulan Muhammadiyah.
Pertama, kurikulum berbasis nilai Muhammadiyah dengan Ismuba sebagai inti utama. Kedua, sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. Ketiga, manajemen pelayanan berkualitas tinggi. Keempat, fasilitas kesehatan sekolah yang memadai. Kelima, strategi menghadapi tantangan pendidikan masa depan.
“Sekolah unggulan harus bekerja lebih unggul. Kuantitas harus seiring dengan kualitas dan kepala sekolah harus memiliki inovasi,” tegas Irwan.
Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Didi Suhardi mengungkapkan bahwa Muhammadiyah menargetkan 475 sekolah unggul hingga tahun 2025. Sekolah tersebut akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu utama, madya, dan pratama.
Ia juga menyebutkan penerbitan buku-buku Muhammadiyah, seperti Al-Islam, Kemuhammadiyahan, bahasa Arab, serta rencana penerbitan buku pelajaran lainnya, termasuk MIPA. “Kurikulum Muhammadiyah dijadwalkan akan diluncurkan pada Tanwir Muhammadiyah mendatang,” ujarnya.
Penguatan guru dan sistem pendidikan
Abdul Mu’ti menyoroti pentingnya sertifikasi untuk lebih dari 600.000 guru sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka. Selain itu, program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dirancang untuk memperkuat tenaga pengajar di sekolah swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah.
Ia juga mengumumkan perbaikan sistem zonasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta mekanisme pelaporan kinerja guru. Dalam sistem baru, kepala sekolah akan bertanggung jawab atas laporan kinerja sehingga guru dapat lebih fokus pada pengajaran dan pengabdian masyarakat.
“Tradisi Muhammadiyah adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan tajdid (pembaruan) dalam pendidikan. Sekolah Muhammadiyah harus terus berkembang dengan visi luas dan akreditasi sebagai langkah peningkatan mutu,” pungkas Mu’ti.***
