BANDUNGMU.COM, Bandung — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly menganugerahkan Piagam Penghargaan kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN melalui laman jdihn.go.id.
Hal ini semakin kuat menahbiskan diri bahwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah PTKIN Pertama yang tergabung dalam jaringan nasional pengelola dokumen dan informasi hukum yang berada di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.
Dalam Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023, Yasonna mengatakan tidak hanya peraturan perundang-undangan yang perlu keterbukaan akses, tetapi semua dokumen dan informasi pendukung dan implementasinya.
“Mengapa? Agar informasi yang diterima oleh masyarakat tidak setengah-setengah. Dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi seluruh anggota JDIHN yang telah mendorong terdokumentasikannya dokumen hukum,” kata Menkumham di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference, Jakarta Barat, Kamis (12/10/2023).
Jumlah dokumen hukum yang secara nasional telah terdokumentasikan per 10 Oktober 2023 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham berjumlah 557.509 dokumen.
Rinciannya, sebanyak 473.150 dokumen berupa peraturan perundang-undangan, dan 84.359 dokumen lainnya adalah koleksi selain peraturan perundang-undangan di JDIHN.
Yasonna berharap semua anggota JDIHN terus aktif dalam menambah dokumen hukum dan tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan JDIH dengan seoptimal mungkin.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 1.662 instansi yang telah terdaftar sebagai anggota JDIHN.
Kemudian, sebanyak 1.232 website JDIH telah terintegrasi dalam portal jdihn.go.id yang menginventarisir 557.509 data dokumen hukum nasional.
“Semakin lengkapnya jumlah Anggota JDIHN yang Terintegrasi dengan Portal jdihn.go.id selayaknya memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum, baik dari jenis maupun jumlah dokumen hukum,” tutup menkumham.
Dalam pertemuan nasional yang bertemakan “Membangun Hukum Nasional sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa melalui Transformasi Digital” ini dihadiri oleh seluruh pemangku JDIH mulai dari tingkat kementerian, lembaga, LPNK, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta perguruan tinggi dengan jumlah 400 peserta.
Capaian prestasi 100 hari kerja
Untuk pertama kalinya, dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN digelar Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023.
Dimana dalam kompetisi ini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung berhasil menyabet 2 Kategori Favorit Publik sekaligus. Yakni kategori pimpinan anggota JDIHN terfavorit dan anggota JDIHN terfavorit.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof Dr Rosihon Anwar MAg hadir langsung dalam acara memberikan apresiasi.
“Sejak kepemimpinan baru 11 Agustus yang lalu, ini adalah penghargaan keempat, kelima, dan keenam bagi UIN Bandung. Ketiga penghargaan ini semuanya terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),” tutur Rektor.
“Semua penghargaan diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Penghargaan pertama adalah sebagai perguruan tinggi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN. Kedua, pemenang vidio terfavorit kategori anggota JDIHN,” lanjut Rektor.
“Ketiga, pemenang vidio terfavorit kategori pimpinan anggota JDIHN. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof Fauzan, dan seluruh jajaran atas penghargaan ini,” ungkap Rektor dalam keterangannya, Jumat (13/10/2023).
“Prestasi yang diraih UIN Sunan Gunung Djati Bandung hendaknya memberi manfaat baik bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun masyarakat luas. Apalagi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan,” tegas Rektor.
Rektor berkeyakinan bahwa dengan capaian yang membanggakan ini, UIN Bandung akan semakin terdepan kampus yang unggul.
“Apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan FSH. Dengan penghargaan ini, saya berharap UIN Bandung menjadi terdepan di lingkungan PTKN dalam menyebarkan informasi tentang hukum,” tandasnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Prof Dr Fauzan Ali Rasyid MSi dan Wakil Dekan II Dr Ateng Ruhendi MPd turut hadir mendampingi Rektor dalam kegiatan tersebut.
“Saya atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah, JDIH UIN Bandung mendapat penghargaan ini. Semuanya ini tidak lepas dari kerja sama, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung,” tutur Fauzan.
“Mudah-mudahan ini dapat membawa keberkahan bagi sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terutama dalam mengelola dan menyediakan informasi tentang produk-produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum,” pungkasnya.***
