Oleh: Ace Somantri*
Model dakwah Muhammadiyah yang masih mengandalkan pola retoris mainstream sebaiknya mulai dikurangi. Pola tersebut perlu diganti dengan strategi yang lebih populis agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan beban.
Masyarakat saat ini secara faktual tidak lagi membutuhkan kata-kata manis para mubalig di mimbar atau panggung seremonial. Meski sesekali masih relevan, namun penyampaian dakwah seharusnya jauh dari ancaman atau doktrin yang menakutkan.
Dakwah bukan sekadar ceramah formal yang berulang. Lebih dari itu, ia harus memberi motivasi dan apresiasi dengan bahasa psikologis yang menyentuh hati serta menggugah perasaan jamaah.
Saat ini memang benar kata Kang Dedi Mulyadi bahwa manusia membutuhkan sentuhan rasa, bukan hanya rasio. Maka penting bagi Muhammadiyah memahami kedalaman hati umat. Apa sebenarnya kebutuhan mendasar umat hari ini.
Jikalau dalam menyebarkan ajaran Islam terlalu banyak dalil, miskin solusi, dan kontribusi kepada mereka, dalil itu akan berhenti di telinga umat itu sendiri. Oleh karena itu, wajar umat manusia pada umumnya di era sekarang akan sangat mudah ditipu daya oleh nuansa dimensi material semata.
Tokoh ormas Islam sering kalah start oleh para penjahat cerdas yang lebih pandai membaca situasi yang dibutuhkan masyarakat. Akibatnya gerakan tipu daya yang mereka lakukan untuk mengakses kelemahan masyarakat berjalan dengan lancar dan sukses.
Kedaulatan ekonomi Muhammadiyah tidak selalu identik dengan jumlah kekayaan. Namun, sejauh mana kemampuan memberi solusi nyata yang mempercepat perubahan sikap perilaku orang bangkit dari keterpurukan dan mampu melawan segala kezaliman yang muncul di tengah masyarakat.
Hak ekonomi bagi masyarakat sebenarnya ada pada tingkat kepuasan menikmati hidup secara normal tanpa ada kesenjangan sosial terlalu jauh. Tidak dimungkiri beberapa dekade ini, tokoh umat, bangsa, atapun secara khusus tokoh agama, terlihat seperti sosok manusia yang suci, berwibawa, dan disegani.
Sehingga ada perasaan yang terbentuk dalam pikiran orang biasa dan awam, apa pun perkataan tokoh tersebut menjadi fatwa dan petuah yang harus diikuti. Bahkan tidak sedikit dalam terma lain apa pun doa yang dibacakan dianggap mengandung karamah dan berkah.
Ketika kapasitas ilmu dan ekonomi masyarakat tidak cukup membebaskan jiwa, sikap tersebut lahir dan dianggap wajar. Lama-kelamaan, ia menjadi bagian dari tradisi dan budaya yang dipertahankan, lalu menciptakan kelas sosial dalam keberagamaan.
Islam sejatinya tidak mengajarkan tradisi keberagamaan yang membedakan kelas sosial. Dalam pandangan Allah SWT, tidak ada perbedaan berdasarkan jabatan, profesi, ataupun status kaya dan miskin.
Makhluk yang mulia di sisi-Nya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Bahkan, seseorang yang hina secara sosial karena kefakiran dan kemiskinannya tetap dipandang mulia apabila ia benar-benar taat dan patuh pada ajaran Islam.
Kedaulatan ekonomi
Kedaulatan ekonomi Muhammadiyah menjadi sangat penting karena hal ini menjadi fondasi bagi dakwah kekinian agar lebih berdampak.
Secara psikologis, kemandirian ekonomi persyarikatan akan menumbuhkan rasa percaya diri, memberikan motivasi, serta membangkitkan semangat umat untuk bersama-sama membangun kekuatan dengan segala potensi yang dimiliki. Kondisi ini akan memberikan pengaruh yang mendalam dalam mengisi kekosongan yang ada pada diri umat.
Kekuatan tersebut menjadi dasar penting yang harus terus diupayakan karena aspek materi dan kuantitasnya diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.
Selama ini yang populer memang baru di bidang pendidikan. Namun, faktanya layanan tersebut lebih banyak diakses oleh kalangan mampu karena biayanya relatif tinggi dibandingkan dengan konsep pendidikan sejenis.
Sementara itu, bagi masyarakat kurang mampu, pilihan yang tersedia umumnya hanya pendidikan dengan standar kualitas yang rendah. Biasa-biasa saja.
Jika Muhammadiyah memiliki kedaulatan ekonomi, sekolah-sekolah berkualitas miliknya tidak harus selalu mahal dan sulit diakses oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi pas-pasan.
Tanpa kedaulatan tersebut, Muhammadiyah berisiko dipersepsikan tidak berbeda dengan ideologi kapitalisme. Padahal, Islam tidak pernah mengajarkan adanya dikotomi status sosial.
Bagi Muhammadiyah, ada pesan syariat yang harus diwujudkan. Apa itu? Yakni menyediakan pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat umum.
Namun, kenyataannya, jika hari ini sekolah atau amal usaha Muhammadiyah masih membebani biaya tinggi, hal itu menandakan persyarikatan belum sepenuhnya berdaulat secara ekonomi.
Oleh karena itu, upaya membangun kedaulatan ekonomi tidak sekadar cita-cita. Namun, menjadi keharusan agar Muhammadiyah mampu hadir di tengah umat dengan pelayanan prima dan berkualitas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Tidak mengherankan jika pelayanan berkualitas saat ini lebih mudah diakses oleh kalangan kaya dan mampu. Hanya kalangan tertentu yang punya biaya lebih yang bisa menikmatinya.
Namun, akan menjadi pencapaian luar biasa apabila amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, ataupun layanan sosial dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial.
Faktanya, masih ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang biayanya relatif mahal sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat dengan pendapatan setara upah minimum kota maupun provinsi, apalagi pekerja informal dengan penghasilan yang tidak menentu.
Inilah alasan pentingnya kedaulatan ekonomi Muhammadiyah. Untuk apa? Agar pelayanan prima yang dimiliki persyarikatan benar-benar memberikan dampak luas bagi siapa saja, tanpa pemilahan dan pembatasan.
Potensi gerakan ekonomi Muhammadiyah sejatinya sangat besar. Lalu lintas keuangan yang berputar setiap hari di lingkungan persyarikatan, jika dikonsolidasi dengan baik, akan menghadirkan manfaat luas dan berdampak nyata bagi umat.
Dengan kekuatan ekonomi yang mandiri, kesejahteraan penyelenggara, pengelola, dan sumber daya manusia tidak lagi bergantung pada sumbangan orang tua, wali murid, ataupun masyarakat melalui iuran pendidikan seperti SPP atau uang pangkal.
Selama ini sistem tersebut memang berjalan lancar, tetapi sesungguhnya masih menyisakan persoalan sosial. Tidak sedikit orang tua yang terpaksa berhutang, bekerja keras tanpa henti, bahkan mengorbankan kesehatan fisik dan psikis demi melunasi tagihan biaya pendidikan anak.
Lebih memprihatinkan lagi, terkadang dana tersebut berasal dari cara yang tidak halal atau dari jerih payah yang sangat berat, misalnya berjualan dengan berjalan kaki menempuh jarak jauh setiap hari. Ironisnya, penyelenggara dan pengelola pendidikan sering kali tidak peduli dari mana uang itu diperoleh.
Sering kali sisi-sisi tertentu tampak tidak saling terkait. Padahal, kenyataannya justru terikat erat karena adanya kebutuhan bersama yang harus dipenuhi.
Dari sinilah seharusnya tumbuh kepekaan dan kepedulian yang kuat. Semua pihak perlu terlibat dalam musyawarah terbuka dengan penuh keikhlasan untuk membangun kekuatan ekonomi umat melalui berbagai kegiatan keumatan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
Pemerintah pun dituntut hadir dengan program serta anggaran yang adil. Sementara itu, Muhammadiyah harus mampu berperan sebagai mediator yang menyalurkan dan memoderasi kebutuhan masyarakat.
Dengan sinergi tersebut, kekuatan ekonomi umat akan benar-benar memberi dampak nyata. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang adil dan makmur bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan kewajiban bersama sesuai peran masing-masing. Wallahu a’lam.
*Wakil Ketua PWM Jawa Barat
