Oleh: Dini Elfina, Mahasiswa Administrasi Publik UM Bandung
BANDUNGMU.COM — Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal meliputi pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian.
Termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran
Dalam merumuskan ruang lingkup keuangan negara, pendekatan yang digunakan adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.
Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.
Termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah sebagai bukti untuk mengatur jalannya perekonomian negara.
Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatur inflasi agar tidak terjadi krisis moneter, membangun ekonomi dengan mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang dianggap penting, serta mengatur pajak dan transfer pembayaran
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar.
Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter meliputi pengaturan suku bunga, pengaturan jumlah uang yang beredar, dan pengaturan nilai tukar mata uang.
Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal saling terkait dan mempengaruhi. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kebijakan fiskal dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
Jika bank sentral menaikkan suku bunga, jumlah uang yang beredar akan berkurang sehingga kebijakan fiskal harus disesuaikan dengan jumlah uang yang beredar tersebut.
Administrasi keuangan negara merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Administrasi keuangan negara meliputi pengelolaan keuangan negara, pengelolaan aset negara, dan pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter.
Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Termasuk juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pengelolaan keuangan negara meliputi pengelolaan anggaran negara dan pengelolaan penerimaan negara.
Pengelolaan aset negara meliputi pengelolaan semua aset yang dimiliki oleh negara, baik berupa uang kas maupun aset lainnya. Pengelolaan aset negara bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan aset negara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan aset negara.
Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter meliputi pengaturan kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral.
Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dan mencegah terjadinya krisis ekonomi.
Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua instrumen yang sangat penting dalam mengendalikan perekonomian suatu negara. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai stabilitas ekonomi makro.
Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan negara, sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan pengendalian besaran moneter. Tujuan dari kedua kebijakan ini adalah mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja yang cukup.
Dalam kebijakan fiskal, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Kebijakan fiskal seimbang dilakukan ketika ekonomi berada dalam kondisi stabil.
Pada kondisi ini, pemerintah menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Namun, dalam situasi ketika ekonomi mengalami perlambatan atau resesi, kebijakan fiskal ekspansif dilakukan banyak negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan fiskal jenis ini diberlakukan pada saat perekonomian dari suatu negara mengalami penurunan daya beli masyarakat dan atau disertai dengan tingkat pengganguran yang tinggi. Tujuannya yakni untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijkan yang prosedurnya menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Keijakan ini memiliki tujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat serta mengatasi masalah inflasi.
Caranya ialah dengan membuat pemasukan menjadi lebih besar dibandingkan pengeluaran. Kebijakan jenis ini dikeluarkan ketika perekonomian negara berada pada kondisi yang ekspansi dan mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
Jadi, fiskal ini dipakai untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara maupun yang dikumpulkan dari masyarakat yang oleh negara dianggap sebagai pendapatan.
Kemudian digunakan sebagai pengeluaran untuk berbagai macam program dengan tujuan untuk mencapai pendapatan nasional, perekonomian, produksi, dan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara.***
