Oleh: Ace Somantri*
Beberapa hari belakangan ini terjadi aksi unjuk rasa demonstrasi di beberapa wilayah Indonesia. Termasuk di depan gedung DPR RI Senayan Kota Jakarta.
Berbagai elemen bangsa turun ke jalan menyuarakan berbagai aspirasinya terkait kehidupan rakyat yang semakin tertekan dengan situasi sosial ekonomi yang tak kunjung membaik.
Kebijakan Presiden Prabowo berupaya keras dalam waktu yang relatif singkat untuk memperbaiki berbagai kebocoran keuangan negara di masa lalu.
Hari ini efeknya sangat terasa. Utang luar negeri sangat fantastis. Proyek infrastruktur sebelumnya terindikasi ugal-ugalan tanpa ada kontrol yang kritis dan konstruktif.
Satu per satu kebocoran diupayakan untuk ditutup. Ternyata langkah tersebut membuat para koruptor awalnya panas dingin karena khawatir tertangkap. Namun, sebagai titik balik penangkapan rekan-rekannya membuat hawa nafsunya menawarkan perlawanan.
Lalu, benarkah apa yang terjadi beberapa waktu ini bagian dari skenario pihak yang terganggu akan kepentinganya? Hal tersebut sangat lumrah terjadi dalam politik kebangsaan di mana pun negaranya. Termasuk di Indonesia dalam historisnya tercatat seperti demikian adanya.
Mantan intelijen senior, Hendropriyono, mengungkapkan bahwa kegaduhan yang terjadi di Jakarta maupun di sejumlah daerah di Indonesia tidak sepenuhnya muncul secara alami. Menurutnya, ada pihak luar yang mengendalikan situasi tersebut dengan memanfaatkan kaki tangan di dalam negeri.
Namun, Hendropriyono menegaskan bahwa para kaki tangan itu tidak menyadari jika sebenarnya mereka hanya dijadikan alat demi kepentingan elite tertentu. Ia menambahkan, pada saat yang tepat, identitas pihak yang berada di balik kendali ini akan diungkap ke publik.
Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai spekulasi, jatuhnya korban jiwa akibat terlindas kendaraan barakuda milik Brimob Polda Metro Jaya menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan. Kehilangan nyawa yang tidak berdosa ini mencerminkan betapa mahalnya harga sebuah kegaduhan politik.
Korban jiwa tersebut menjadi simbol konversi politik yang anarkis. Situasi ini dipicu oleh pernyataan-pernyataan yang tidak berempati serta narasi provokatif yang menyulut kemarahan masyarakat.
Konversi politik yang bersifat anarkis justru memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik nasional. Kondisi ini kian ironis di tengah perjuangan masyarakat mempertahankan hidup, bahkan tidak sedikit yang harus menghadapi gizi buruk hingga kehilangan nyawa.
Di sisi lain, para elite politik justru menunjukkan perilaku yang kontras. Saat rakyat berjuang di bawah terik matahari demi sesuap nasi, sebagian legislator terlihat asyik bersenang-senang tanpa memikirkan penderitaan rakyat.
Lebih jauh lagi, mereka membahas kesejahteraan dengan tuntutan gaji yang fantastis, yakni hingga Rp3 juta per hari atau sekitar Rp50 juta per bulan, disertai pernyataan-pernyataan arogan. Sikap semacam ini jelas tidak mencerminkan etika pejabat publik maupun wakil rakyat.
Padahal, seluruh penghasilan mereka bersumber dari keringat rakyat yang membayar pajak setiap hari hingga setiap tahun. Ironisnya, perilaku tersebut justru memperlihatkan ketidakpekaan dan hilangnya rasa empati terhadap kondisi bangsa dan negara.
Pernyataan Kang Dedi Mulyadi (KDM) ada benarnya bahwa anggota dewan perwakilan rakyat sering membicarakan angka pendapatannya, padahal seluruh kebutuhan hidup mereka sudah ditopang berbagai tunjangan. Kondisi ini menimbulkan ironi, sebab peran mereka sebagai wakil rakyat lebih sering hadir dalam retorika daripada dalam realitas.
Tidak jarang muncul anggapan bahwa keterpilihan mereka sudah “dibayar lunas” pada saat pemilu. Paradigma ini memperlihatkan kontradiksi mendasar antara fungsi representasi dengan praktik yang berjalan di lapangan.
Sementara itu, masih ada pemimpin yang dengan tulus menyapa masyarakat dan membantu kaum miskin dengan dana pribadi. Ironisnya, tindakan tersebut justru kerap dibully oleh sebagian elite dengan tudingan pencitraan dan sikap berlebihan.
Fenomena ini memperlihatkan betapa negeri ini kerap dinodai oleh perilaku birokrat yang korup dan elite politik yang arogan. Padahal, segala fasilitas yang mereka nikmati—mulai dari pakaian, makanan, hingga infrastruktur—bersumber dari pajak dan keringat rakyat.
Tunjangan demi tunjangan mereka terima tanpa pernah merasakan getirnya perjuangan rakyat dalam menjaga kedaulatan bangsa. Kesenjangan moral ini memperlebar jurang antara elite dan masyarakat.
Lebih ironis lagi, para pejabat yang tampil perlente dengan jas dan dasi rapi justru masih mengincar dana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil. Tindakan semacam itu bukan hanya memalukan, tetapi juga mencederai martabat bangsa.
Semoga peristiwa jiwa melayang ini dapat menjadi titik balik politik menuju terwujudnya kedaulatan. Cukuplah satu korban, jangan sampai ada korban berikutnya. Harapannya, para elite bangsa mampu melakukan introspeksi dan evaluasi diri untuk menyadari apa yang harus diperbaiki ke depan.
Jangan sekali-kali mengkonversi politik dengan sikap anarkistik publik. Segera perbaiki sikap dan mental sebagai seorang wakil rakyat. Kalau tidak berubah, kegaduhan demi kegaduhan akan terjadi.
Menarik dicerna kalimat tokoh pewayangan si Dewala saat dialog dengan pejabat negara Amarta. Kata si Dewala, “Antara wakil rakyat jeung rakyat, luhur mana? Langsung dijawab luhur rakyat sabab wakil rakyat ngawakilan. Di mana-mana oge anu ngawakilan mah kudu nurut ka anu diwakilan.”
Artinya wakil rakyat harus menghormati dan turut mengikuti kehendak rakyat. Saat ini justru tidak dipahami demikian. Sebagian besar anggota dewan meyakini kedaulatan rakyat ada di tangan mereka.
Bung Rocky Gerung menjelaskan bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan hakiki. Jika wakil rakyat tidak mengikuti kehendak rakyat, maka yang mewakilkan harus putus dari status wakil rakyat.
Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja. Setiap orang yang sadar tentu memahami bahwa kehidupan penuh warna, begitu pula dinamika kebangsaan yang selalu menghadirkan hal-hal menarik untuk dibahas.
Setiap isu yang beredar tidak lepas dari maksud dan tujuan tertentu. Selain berfungsi sebagai informasi, isu juga kerap dijadikan alat provokasi untuk memengaruhi pandangan publik terhadap situasi yang tengah terjadi.
Bila isu tersebut berhasil menembus alam pikir masyarakat, maka biasanya akan muncul isu lanjutan dengan target dan konsekuensi yang sengaja diarahkan untuk menciptakan kondisi tertentu.
Ketika demonstrasi berlangsung, pihak pembuat skenario melakukan kajian taktis di lapangan. Mereka menyiapkan beberapa opsi pola dan modus operandi agar narasi saling klaim kebenaran terus mengemuka. Akibatnya, ada harga mahal yang harus dibayar, berupa konversi nilai politik yang melambung tinggi.
Gerakan aksi sebaiknya benar-benar diarahkan pada tujuan yang jelas dan terukur. Jika konversi politik begitu mahal namun tidak sebanding nilai tukarnya, maka justru akan merugikan kepentingan umum.
Dampaknya, kualitas aksi dan aspirasi menjadi tidak bermutu. Bahkan bisa berubah menjadi ruang tunggangan bagi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan politik sesaat.
Perlu dipahami pula bahwa konsekuensi dari sikap politisi tanpa visi adalah kecenderungan mengulang kesalahan yang sama dan berapologi sesuka hati. Elite legislatif ataupun eksekutif pada dasarnya sama sebagai produk politik.
Hanya saja anggota legislatif memiliki tanggung jawab administratif sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung dari daerah pemilihannya. Ingat, posisinya tetap mereka adalah wakil.
Oleh karena itu, para wakil rakyat yang disebut sebagai orang pilihan semestinya memberikan teladan dengan menjadi pelayan kepentingan rakyat. Mereka harus mawas diri dan sadar bahwa kedudukan yang mereka miliki berasal dari suara rakyat.
Semoga para elite politik segera kembali pada jati dirinya. Mereka harus mengembalikan kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik daulat sejati. Tanpa rakyat, kursi bergengsi yang mereka duduki tidak akan pernah berarti apa-apa.
*Wakil Ketua PWM Jawa Barat
