News

Tantangan Industri dan Pariwisata Halal di Indonesia, Nurhayati Subakat: Pertimbangkan Kualitas dan Pelayanan

×

Tantangan Industri dan Pariwisata Halal di Indonesia, Nurhayati Subakat: Pertimbangkan Kualitas dan Pelayanan

Sebarkan artikel ini
Para pembicara dan peserta kegiatan Pra Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48 di Auditorium KH Ahmad Dahlan UM Bandung, Kamis (12/5).

BANDUNGMU.COM –Founder PT Paragon Technology and Innovation atau pemilik brand kosmetik Wardah, Dr (HC) Dra Nurhayati Subakat Apt, mengatakan, sejak 2015 pasar halal global terus mengalami pertumbuhan di seluruh dunia.

Banyak perusahaan multinasional yang kompetitif dalam mengiklankan produknya dengan menggunakan model dari kaum muslim.

”Jangan sampai kita mempromosikan produk halal, tapi kita hanya sebatas konsumen. Harusnya justru kita yang harus menjadi produsen,” ucap Nurhayati.

Perempuan berjibab tersebut mengatakan hal itu dalam kegiatan seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48 di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Kamis (12/05/2022).

Adapun yang membuat brand kosmetik halal meraih sukses, sambung Nurhayati, karena perusahaannya selalu berinovasi dan berikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.

Baca Juga:  UM Bandung Gelar Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah, Sandiaga Uno dan Sahrul Gunawan Hadir

“Jadi jangan hanya mengutamakan kehalalannya, tapi kualitas, baik dari produk maupun pelayanan harus dipertimbangkan juga,” lanjutnya.

Nurhayati mengatakan Paragon memiliki lima Core Value yang menjadikannya sebagai perusahaan bermanfaat.

Apa itu? Di antaranya ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi.

”Kalau kita didik anak-anak kita dari kecil dengan pendidikan lima nilai itu, insyaallah ke depannya akan menjadi sukses,” tanggapnya.

Sertifikasi Halal

Direktur Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban PP Muhammadiyah Ir M Nadratuzzaman Hosen PhD, mengatakan masyarakat ataupun pemerintah belum bisa mengontrol perilaku dalam menentukan sesuatu berdasarkan kehalalannya.

Baca Juga:  Mahasiswa Ilmu Komunikasi UM Bandung Raih Dua Medali Dalam Olimpiade Sains Pemuda

Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi cara sementara untuk menentukan kehalalan sesuatu tersebut.

”Kalau semuanya sudah bisa, sertifikasi tidak diperlukan lagi karena begitulah budaya masyarakat maupun pemerintah untuk menjaga kehalalan ini,” kata Hosen.

Di dalam pengembangan pariwisata halal, terdapat pula rintangan dalam menentukan restoran yang bersifat halal.

Memang, proses produksinya menerapkan kaidah halal, tetapi beberapa bahan baku menggunakan bahan non halal sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak menerimanya.

”itu semua karena komisi fatwa ingin melihat apakah proses membuat bahan makan itu halal atau tidak,” tegasnya.

Peran Penting Perguruan Tinggi

Kepala Pusat Kajian Sains Halal LPPM IPB, Prof Dr Ir Khaswar Syamsu, MSc mengatakan, berdasarkan kajian KNEKS dan HSC IPB (2021), jumlah rumah pemotongan hewan (RPH)/Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang bersertifikasi halal masih rendah.

Baca Juga:  Berita Gembira! Pendaftaran Olympicad VII Diperpanjang Hingga 13 Februari

”Rendahnya jumlah itu menjadi masalah besar dalam sertifikasi halal,” ungkap Khaswar.

Mengatasi hal tersebut, perguruan tinggi bisa melakukan kontribusi dengan mengadakan pelatihan juru sembelih halal bagi pengembangan produksi RPH/RPU.

”Di kami sendiri (IPB) mengadakan Training of Trainers (TOT) juru sembelih halal agar yang mengikuti bisa memberikan pelatihan pula kepada teman-teman juru sembelih halal lain di RPH/RPU,” tinjaunya.***(Firman Katon)