Oleh: Ace Somantri*
SEMUA umat muslim, khususnya calon jamaah tahun yang akan datang, tidak mesti khawatir terkait beredarnya informasi pengurangan kuota haji tahun yang akan datang.
Memang sempat beredar di media massa hal ihwal tersebut. Namun, Wakil Kepala BP Haji Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan bahwa kuota haji tahun depan tidak ada pengurangan
Informasi mengenai pengurangan kuota yang sempat beredar sejatinya merupakan bentuk peringatan atas hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini, dengan tujuan agar pada tahun depan terjadi peningkatan dan perbaikan terhadap berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada.
Setelah melalui evaluasi menyeluruh dan proses negosiasi oleh BP Haji Indonesia, dipastikan tidak ada pengurangan kuota haji. Hal ini mencerminkan kesungguhan dan komitmen tulus Indonesia melalui BP Haji untuk memperbaiki manajemen pelayanan haji secara menyeluruh.
Berbagai persoalan yang kerap muncul setiap tahun kini dipercayakan sepenuhnya kepada BP Haji Indonesia untuk diperbaiki. Tahun ini, BP Haji memang hanya berperan sebagai pengawas, namun ke depan perannya akan lebih strategis.
Berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring tahun ini, BP Haji akan memiliki data dan catatan penting sebagai dasar untuk melakukan perbaikan menyeluruh di berbagai sektor layanan, termasuk pelayanan jamaah dan aspek teknis lainnya.
Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa komitmen untuk melakukan perbaikan ke depan merupakan sebuah keniscayaan. Reputasi BP Haji Indonesia akan dipertaruhkan sebagai lembaga khusus yang menyelenggarakan dan mengelola ibadah haji, dengan peran dan fungsi yang setara dengan kementerian.
Ke depan, BP Haji Indonesia tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, melainkan menjadi badan mandiri yang terpisah dan berdiri sendiri. Semoga komitmen pemerintah dalam upaya perbaikan ini mendapat kekuatan, baik lahir maupun batin.
Penyelenggaraan haji merupakan tugas yang kompleks karena tidak dilakukan di dalam negeri, tetapi di negara lain dan bersama dengan jamaah dari berbagai negara. Faktor teritorial inilah yang selama ini menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai masalah dalam pelayanan haji Indonesia.
BP Haji Indonesia langsung bergerak cepat untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan guna memperbaiki berbagai permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan haji, termasuk kesiapan dalam berbagai aspek teknis dan non-teknis.
Sejumlah tim khusus juga mulai dibentuk di berbagai sektor untuk melakukan persiapan lebih awal, sehingga ketika menghadapi tantangan di lapangan, solusi sudah tersedia dan dapat diterapkan dengan sigap.
Beredarnya informasi soal pengurangan kuota menjadi pesan moral yang mendorong pemerintah Indonesia untuk semakin serius menunjukkan bukti perbaikan nyata pada musim haji tahun depan. Upaya ini diharapkan dapat menghapus catatan buruk dalam penyelenggaraan haji yang selama ini terjadi.
Permasalahan bukan terletak pada regulasi, melainkan pada manajemen teknis penyelenggaraan haji yang dinilai masih kurang tertata dengan baik dan perlu pembenahan menyeluruh.
Melalui BP Haji Indonesia, diharapkan penyelenggaraan haji ke depan dapat menunjukkan tingkat profesionalitas yang lebih tinggi, tertib, dan kondusif.
Semangat ketulusan yang berorientasi pada nilai-nilai ta’abbudi (ibadah) harus menjadi ruh dalam memberikan pelayanan kepada jamaah. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa visi besar Haji Indonesia ke depan adalah mewujudkan trisukses haji secara nyata.
Kita meyakini bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) telah mencermati keseriusan Indonesia dalam melakukan reformasi manajemen haji dan umrah, salah satunya dengan membentuk lembaga tersendiri yang terpisah dari struktur Kementerian Agama.
Meski demikian, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Haji Arab Saudi tahun ini, penyelenggaraan haji Indonesia dinilai masih belum memenuhi standar manajemen yang optimal.
Bahkan, penilaian tersebut masih berada di kategori kurang baik, sehingga muncul semacam peringatan bahwa jika perbaikan tidak segera dilakukan, maka ada potensi pengurangan kuota pada tahun 2026.
Semoga seluruh harapan umat muslim, khususnya calon jamaah haji Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan yang merugikan, dapat terwujud melalui penyelenggaraan yang lebih baik dan profesional.
Kita terus berdoa dan berikhtiar agar tahun depan, melalui BP Haji Indonesia, seluruh catatan hasil pengawasan dan evaluasi dari kedua negara—baik Arab Saudi maupun Indonesia—dapat diperbaiki secara menyeluruh.
Tidak ada alasan bagi penyelenggaraan haji ke depan untuk lebih buruk dari tahun ini, karena kini dikelola secara khusus oleh satu badan setingkat kementerian yang fokus menangani urusan haji.
Niat baik Presiden Prabowo dalam memperbaiki manajemen Haji Indonesia telah diwujudkan melalui pembentukan BP Haji Indonesia sebagai lembaga tersendiri. Semoga langkah ini menjadi awal dari perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Wallahu a’lam.
*Wakil Ketua PWM Jawa Barat
