Oleh: Ace Somantri, Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung
BANDUNGMU.COM — Bahan bakar minyak bukan makanan pokok, namun lebih dari makanan pokok. Pasalnya bahan bakar minyak sangat terbatas dan sulit mencari penggantinya. berbeda dengan bahan makanan pokok masih bisa di siasati dengan berbagai cara sehingga masih bisa di atasi.
Bahan bakar minyak menjadi bahan pokok untuk aktifitas pokok manusia hari ini, bukan hanya di Indonesia melaiankan di belahan dunia lainnya. Kemandirian sebuah bangsa dan negara ada pada sejauh mana pemerintah mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia lebih produktif dan aksleratif.
Melihat beberapa negara yang saat ini maju dan bahagia warga negaranya, ternyata mereka mengedepankan pengelolaan negara dengan baik dan benar. Bukan karena pendekatan politik kekuasaan yang semu, oligarki dan tirani.
Dengan berbagai isu yang muncul, kemampuan bangsa Indonesia keluar dari krisis dan resesi ekonomi masih harap-harap cemas. Hal tersebut disebabkan karena fakta sosial, ekonomi, politik dan kebangsaan masih jalan di tempat, bahkan terindikasi mundur setahap demi setahap hingga mengakibatkan terpapar inflasi.
Indikator yang terlihat sangat jelas diantaranya beberapa bahan pokok merangkak naik. Hal tersebut makin dirasakan ketika kenaikan harga minyak goreng mencapai 40 persen dari harga sebelumnya.
Kebiasaan masyarakat Indonesia yang acuh-tak acuh dan terbiasa dikagetkan dengan hal tersebut jangan dianggap enteng. Hal tersebut sangat memungkinkan menjadi bom waktu, dimana pada saat – saat tertentu akan meledak menjadi hancur berkeping-keping.
Segala sesuatu dengan sikap diam bukan berarti tidak responsif, melainkan bisa saja menunggu waktu yang tepat untuk melakukan langkah-langkah taktis memberi ultimatum pada pemerintah.
Kenaikan harga BBM sudah pasti memicu lonjakan harga barang dan jasa, karena dari harga BBM akan menaikan harga produksi dan distribusi.
Dari kenaikan produksi dan distribusi, sudah di pastikan mempengaruhi harga jual barang dan jasa di masyarakat. Persoalan berikutnya, apakah masyarakat meningkat dan ada kenaikan pendapatannya? yang jelas sebagian besar tidak akan, justru berbalik karena ongkos produksi meningkat.
Hal tersebut berdampak kepada pengurangan jumlah SDM atau penurunan serta adanya pengurangan insentif. Selain kondisi psikologis pada masyarakat mulai terganggu.
Berkurangnya pedapatan yang di dapat, menimbulkan konsekuensi turunnya daya beli kebutuhan pokok bergizi dan bernutrisi tinggi, hingga lambat laun mengalami penurunan kualitas SDM
Semakin turun kualitas SDM, semakin turun pula kualitas produktifitas hidup. Benar sebenar-benarnya kualitas kepemimpinan bukan fatsun dan tidak fatsun pada sebuah kelompok atau golongan tertentu, melainkan fatsun pada kebaikan, kebenaran, keadilan, keadaban dan kemajuan.
Konsekuensi dari ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam milik negara menjadi indikator ketidakmampuan pemerintah mengelola negara.
Melihat fakta yang ada, hampir semua SDA yang ada substansi pengelolaan banyak di kuasakan pada pihak asing. Padahal dalam perundang-undangan sangat jelas dan tegas bahwa SDA dikelola oleh negara dan untuk mensejahterakan rakyatnya.
Saat ini, perusahaan negara banyak di nikmati oleh orang keturunan dan warga asing, sementara warga dan rakyat Indonesia asli hanya kebagian limbah B3 yang menghancurkan ekosistem mahluk hidup sekitarnya termasuk manusia yang berada di sekitarnya.
Jahat betul jikalau ini terus di pelihara serta jauh dikatakan negara peduli pada rakyatnya. Justru yang ada hanya memeras perut bumi untuk kepentingan perut penjahat-penjahat corporat maupun pejabat yang berwenang.
Seharusnya kedali perusahaan negara ada di pemerintahan melalui kementrian BUMN yang mengedepankan kepentingan bangsa, negara dan rakyat bukan mementingkan para pejabat corporat.
Kiranya kepada kepala negara Indonesia, sebelum terjadi bom meledak dan menjadi negara bangkrut, langkah taktis harus di ambil di antaranya pertama menahan kenaikan harga BBM dan kedua ganti menteri yang tidak melakukan trobosan untuk pengamanan ekonomi negara agar menghindari resesi ekonomi.
Ambil sikap tegas terhadap menteri yang membuat kebijakan pemerintah mengarah pada tindakan konyol yang merugikan negara dan rakyat.
Bandung, Juli 2022
