BANDUNGMU.COM – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki tanggung jawab untuk menampung berbagai aspirasi publik terkait dengan keamanan dana investasi dari para stakeholder.
Terkait hal itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB UM Bandung) mengadakan Focus Grup Discussion (FGD).
Tema diskusi, yakni ’Model Kemitraan Investasi BPKH Pada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)’.
Kegiatan tersebut bertempat di kampus UM Bandung, Kamis, (17/2/2022).
Adapun yang hadir dalam acara tersebut, yakni Direktur utama PT Migas Hulu Jawa Barat, Ketua Forum BUMD, dan Rektor UM Bandung.
Pun turut hadir Dekan FEB UMBandung dan beberapa tamu undangan lainnya, baik itu secara luring maupun daring.
Dekan FEB UM Bandung, Ia Kurnia mengatakan, kegiatan FGD merupakan kepentingan atau ekspektasi dari para stakeholder.
”BPKH melaksanakan kegiatannya secara akuntabel dan transparan,” ucap Kurnia saat memberikan sambutan.
Transparan laporkan keuangan
Selain itu, ungkap Kurnia BPKH selalu memberikan laporan keuangannya secara bertanggungjawab.
”Dari sisi laporan keuangannya, BPKH sudah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dalam beberapa tahun terakhir ini,” lanjutnya.
Ketua Forum BUMD Kabupaten Bogor sekaligus Direktur Utama PT. PPE, Agus Setiawan mengatakan, BPKH menjadi solusi dalam menangani kesulitan pembiayaan bagi BUMD dan pemerintah daerah.
”BPKH telah melakukan investasi yang aman, karena melalui analisis akuntansi,” kata Agus.
Ia mengatakan perlu kehati-hatian dalam pelaksanaan investasi baik si penerima maupun pemberi.
”Dua-duanya harus sama, gak boleh ada celah sedikit pun yang mengakibatkan pembiayaan itu menjadi percuma atau bahkan boros atau tidak efisien,” jelasnya.
Ia berharap agar pelaksanaan investasi baik itu oleh pemiliki modal, penerima modal, dan universitas tersebut dapat terwujud .
”Harapannya, niat baik ini jadi. Apalagi pihak UM Bandung terlibat aktif. Karena itu kampus bisa menjadi lembaga pengawas, selain lembaga ahli,” imbau Agus.
