PMB Uhamka
Islampedia

Pandangan Muhammadiyah Mengenai Serangan Fajar Atau Politik Uang

×

Pandangan Muhammadiyah Mengenai Serangan Fajar Atau Politik Uang

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi (Istockphoto).

BANDUNGMU.COM, Bandung — Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), istilah “serangan fajar” kerap mencuat. Praktik ini mengacu pada politik uang yang dilakukan beberapa jam sebelum proses pemungutan suara.

Dalam pandangan Islam, politik uang dikenal dengan istilah risywah atau suap, yang secara tegas diharamkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Risywah dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika dan nilai keadilan.

Menurut literatur Islam klasik seperti Lisan al-Arab dan Mu’jam al-Wasith, risywah diartikan sebagai pemberian dengan tujuan membatalkan kebenaran atau menegakkan kebatilan. Dalam konteks politik, risywah berarti segala bentuk pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan pemilih demi mendukung calon tertentu.

Hukum Islam memandang risywah sebagai dosa besar. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 188: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Baca Juga:  Fitrah Bagian dari Sumber Pengetahuan

Larangan praktik suap ditegaskan melalui sabda Rasulullah SAW: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim). Penggunaan kata “laknat” dalam hadis ini menunjukkan betapa besar dosa perbuatan tersebut dalam pandangan Islam.

Dalam konteks pemilu, politik uang tidak hanya melibatkan pemberi dan penerima suap, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang mendukung, memfasilitasi, atau membiarkan praktik ini terjadi.

Bahkan, tindakan tersebut tetap haram meskipun dibungkus dengan istilah seperti hibah atau sumbangan, atau dilakukan dalam jumlah kecil. Ketika politik uang menggunakan dana publik, pelanggaran ini menjadi lebih berat karena melibatkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Dampak politik uang jauh melampaui kerugian material. Secara moral, praktik ini menumbuhkan sikap apatis di tengah masyarakat.

Banyak yang menjadi hanya peduli pada keuntungan sesaat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap keadilan, integritas, dan kualitas kepemimpinan. Akibatnya, tatanan sosial dan politik menjadi rentan terhadap korupsi dan kehilangan kepercayaan publik.

Baca Juga:  Terbuka Untuk Umum, SUMU Adakan Kopdar Nasional Pengusaha di Yogyakarta, Yuk Ramaikan!

Fenomena ini sejalan dengan peringatan Allah dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 205, “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.”

Kerusakan moral yang ditimbulkan oleh politik uang mencerminkan pengabaian terhadap nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan—pilar utama yang menopang keberlangsungan masyarakat yang sehat. Praktik ini bukan hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga meruntuhkan fondasi moralitas kolektif.

Sebagai bagian dari masyarakat muslim, setiap individu harus menyadari bahwa keterlibatan dalam serangan fajar—baik sebagai penerima, pemberi, maupun pendukung—berarti turut serta dalam dosa besar. Islam mengajarkan pentingnya menjunjung nilai-nilai kebenaran, termasuk dalam konteks politik, sehingga politik uang harus ditolak dengan tegas.

Membangun demokrasi yang bersih dan bermartabat membutuhkan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk politik uang. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi langkah awal yang signifikan untuk menghentikan siklus kezaliman yang terus berulang akibat praktik ini. Dengan menegakkan prinsip kejujuran dan integritas, demokrasi yang adil dan beretika dapat terwujud.

Baca Juga:  Kawan, Bila Sungguh-Sungguh Beriman, Wujudkanlah Akhlak Mulia

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah (5) ayat 2: “Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat ini mengingatkan umat manusia untuk menjauhi segala bentuk tindakan yang merusak, termasuk perbuatan yang mencederai kepercayaan publik. Dalam konteks pemilu, praktik risywah atau politik uang berpotensi besar melahirkan pemimpin yang tidak amanah, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, umat Islam perlu menjadikan momen pemilu sebagai kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai moral dan integritas. Pemilu seharusnya bukan sekadar ajang transaksional, melainkan wadah untuk memilih pemimpin yang mampu menegakkan keadilan dan kebaikan bersama.***

PMB Uhamka