BANDUNGMU.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia berencana mewajibkan siswa untuk membaca satu hingga dua buku. Buku tersebut harus dibaca hingga selesai dan disertai dengan resensi sebagai Pekerjaan Rumah (PR). Langkah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan merangkum, menilai, menganalisis, dan menyampaikan gagasan sejak dini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengusulkan kebijakan ini untuk memperkuat budaya membaca. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. “Tanpa membangun budaya membaca dan menulis, kita tidak akan menjadi bangsa yang maju,” ujar Abdul Mu’ti.
Mu’ti menilai penugasan membaca dan menulis harus menjadi bagian dari pembelajaran siswa. “PR penting, tetapi bukan hanya mengerjakan soal. PR harus mendorong anak membaca dan menulis, seperti membuat resensi buku,” katanya. Ia juga menyoroti rendahnya kemampuan memahami teks naratif pada siswa Indonesia.
Penurunan kemampuan ini tercermin dalam asesmen nasional dan internasional. Menurutnya, tantangan membangun budaya membaca di Indonesia sangat berat dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. “Pendidikan harus membangun nalar jernih, bukan hanya mengajarkan menjawab soal,” tambahnya.
Dana BOS lebih fleksibel untuk buku
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah memberikan fleksibilitas pada penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekitar 10 persen Dana BOS dapat digunakan untuk membeli buku, termasuk buku nonteks. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun budaya membaca di Indonesia.
Pemerintah ingin memastikan sekolah-sekolah memiliki sumber belajar yang memadai. Kebijakan ini juga mendukung upaya meningkatkan literasi di seluruh tanah air.
Industri perbukuan butuh dukungan negara
Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Arys Hilman Nugraha, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap industri perbukuan. Ia berharap kebijakan pendidikan dapat membuka lebih banyak ruang untuk peningkatan literasi nasional. “Kami berharap kebijakan ini dapat menyehatkan ekosistem perbukuan di Indonesia,” ujar Arys.
Arys menambahkan bahwa industri perbukuan membutuhkan dukungan negara agar dapat berkontribusi maksimal pada pendidikan. Kerja sama antara pemerintah dan penerbit akan membentuk masyarakat yang gemar membaca dan belajar.***(IK22/Rizky)
