UMBandung
Opini

Pendidikan Kejuruan, Benarkah Menjanjikan Kemudahan Kerja?

×

Pendidikan Kejuruan, Benarkah Menjanjikan Kemudahan Kerja?

Sebarkan artikel ini

Oleh: Ace Somantri*

BANDUNGMU.COM — Beberapa tahun belakangan, pemerintah melalui kementerian terkait telah meluncurkan program kebijakan pemberian insentif bagi penyelenggara sekolah kejuruan. Akibatnya, banyak lembaga pendidikan yang berlomba-lomba mendirikan SMK dengan berbagai jenis dan ragam konsentrasi keahlian.

Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah kejuruan menjadi sangat diminati sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah peminat sekolah menengah atas (SMA). Memang benar, alumni SMK setelah lulus memiliki keterampilan dan kompetensi yang lebih baik dibandingkan lulusan SMA.

Pasalnya, mereka mendapatkan banyak pembelajaran praktik keterampilan khusus sesuai dengan konsentrasinya. Oleh karena itu, ketika masuk dunia kerja, lulusan SMK relatif lebih siap dilihat dari keterampilan dasar yang mereka miliki.

Dinamika industri dan pendidikan sangat cepat berubah. Pada kenyataannya, penyelenggara, Kementerian Pendidikan, dan dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia harus menerima kenyataan pahit.

Perubahan cepat

Tidak lama kemudian, penyerapan lulusan SMK oleh dunia kerja tidak berjalan mulus dan lulusan SMA menghadapi situasi yang lebih buruk karena tidak dibekali keterampilan khusus. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Salah satunya adalah ketidaksiapan banyak orang dalam menghadapi perubahan cepat di kehidupan nyata.

Disrupsi di berbagai bidang dunia kerja terjadi dengan cepat. Oleh sebab itu, banyak industri mengalami penurunan omzet dan kebangkrutan akibat peralihan atau pergeseran produksi dan distribusi yang lebih agresif dan akseleratif.

Baca Juga:  UM Bandung dan UAD Saling Bersinergi Dalam Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan PTMA

Sementara itu, pihak manajemen sering kali tidak tanggap terhadap derasnya proses disrupsi ini. Mereka malah keluar dari situasi tersebut dengan melakukan PHK besar-besaran untuk mengurangi beban produksi dan distribusi. Langkah ini, meskipun wajar dan rasional, tetap menghadirkan tantangan besar bagi tenaga kerja.

Pada sisi lain, korban PHK akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan pengangguran. Bahkan sebelum pengangguran akibat PHK muncul, peningkatan pengangguran di kalangan lulusan pendidikan sudah sangat signifikan.

Pengangguran terdidik

Beberapa waktu lalu, Menaker RI menyampaikan bahwa menurut data yang dihimpun, pengangguran terbanyak didominasi oleh lulusan SMK. Tentu data ini sangat memprihatinkan.

Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Apa pun alasannya, angka pengangguran lulusan SMK sangat ironis, yang mengindikasikan adanya kesalahan dalam kebijakan, pengawasan, dan pengelolaan sekolah kejuruan.

Mendikbudristek Nadiem Makarim tampaknya memiliki pekerjaan serius di hadapannya. Salah satunya harus menangani gelombang pengangguran terdidik. Kebijakan meningkatkan mutu lulusan harus benar-benar diarahkan agar mereka memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan terkini dan bersifat fleksibel.

Kementerian terkait perlu bersinergi karena masih adanya kesenjangan signifikan antara penyelenggaraan pendidikan menengah atas, kejuruan, dan pendidikan tinggi. Pendidikan sering kali hanya berfokus pada kelulusan tanpa memperhatikan keterampilan dan kompetensi yang bermutu.

Baca Juga:  Mendidik Itu Tidak Mendadak

Di lingkungan perguruan tinggi, tidak jarang fakultas dan program studi lebih mengejar kelulusan demi portofolio penilaian akreditasi, khususnya pada poin lulusan. Begitu pula dengan lulusan SMK di beberapa tempat hanya memenuhi kuota keluar masuk peserta didik tanpa memberikan perhatian khusus pada keterjaminan di dunia kerja.

Bagi pengelola, hal yang lebih diperhatikan adalah kelancaran pembayaran sumbangan pendidikan tanpa banyak mempedulikan apakah lulusannya mendapatkan pekerjaan atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang siap kerja masih kurang.

Sinergi antara antar kementerian perlu diperkuat dengan mengadakan diskusi bersama untuk mengantisipasi gelombang pengangguran terdidik. Termasuk melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Semua pihak terkait harus memiliki pemahaman yang sama terhadap fenomena pengangguran terdidik. Selama ini, solusi yang diberikan cenderung parsial dalam menangani kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terintegrasi

Berbicara tentang kesejahteraan, kita tidak bisa lepas dari isu pendidikan, dunia kerja, industri, dan perdagangan yang harus terintegrasi dalam kebijakan dan pengawasan bersama. Pengangguran yang dibiarkan akan menimbulkan banyak masalah sosial, termasuk peningkatan angka penyakit masyarakat.

Kebijakan Kemenaker RI dalam mempersiapkan pendidikan vokasi merupakan langkah yang baik. Namun, perlu kolaborasi erat dengan Kementerian Pendidikan yang memiliki peran utama dalam kebijakan pendidikan.

Akurasi data sinkronisasi lulusan pendidikan, baik dari SMK, sekolah vokasi, maupun perguruan tinggi, harus benar-benar terdeteksi dan tervalidasi dengan tepat. Diperlukan pemahaman yang jelas tentang sejauh mana mutu lulusan dari berbagai jenjang pendidikan diterima di dunia industri dan bisnis.

Baca Juga:  Olympicad VII Tahun 2024 Resmi Ditutup

Angka pengangguran terdidik terus meningkat, menambah jumlah kuantitas dalam data. Tidak dapat dimungkiri, industri tidak selalu tumbuh dengan cepat untuk menyerap semua lulusan sekolah. Sementara itu, sekolah dan perguruan tinggi terus meluluskan puluhan ribu siswa setiap tahunnya.

Deteksi mutu lulusan

Ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja yang tersedia menjadi masalah serius, kecuali mereka diarahkan untuk berwirausaha secara mandiri. Ini menjadi problem hari ini yang butuh solusi jangka panjang.

Ditambah indsutrialisasi hulu-hilir yang difasilitasi negara masih jauh dari harapan. Selain itu, kebijakan yang menarik tenaga kerja asing ke Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang harus disikapi dengan bijak. Inilah konsekuensi dari era globalisasi, di mana kompetisi keterampilan dan bidang keahlian terus diuji dan dibuktikan.

Akurasi data sinkronisasi lulusan pendidikan, baik dari SMK, sekolah vokasi, maupun perguruan tinggi, harus benar-benar terdeteksi dan tervalidasi dengan tepat. Diperlukan pemahaman yang jelas tentang sejauh mana mutu lulusan dari berbagai jenjang pendidikan diterima di dunia industri dan bisnis di masyarakat.

*Dosen UM Bandung dan Wakil Ketua PWM Jabar

PMB UM Bandung