BANDUNGMU.COM, Bantul — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pentingnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang bersih dari segala bentuk campur tangan dan penyimpangan. Hal tersebut disampaikannya usai memberikan hak suaranya di TPS 005, Rukeman, Dusun Gatak, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, pada Rabu (27/11/2024).
Haedar datang ke TPS bersama istrinya, Siti Noordjannah Djohantini, dan anaknya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Ia mengapresiasi seluruh warga negara yang telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini.
“Ini adalah wujud partisipasi politik sebagai warga negara. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya,” ujar Haedar.
Berdaulat dan demokratis
Haedar menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 harus berjalan secara bersih, jujur, adil, dan bermartabat. Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan Pilkada yang berdaulat—bebas dari campur tangan lembaga atau pihak tertentu—akan mendorong demokrasi Indonesia menjadi lebih substantif, bukan sekadar prosedural.
“Ini harus menjadi akhir dari segala bentuk kecurangan yang mencederai kedaulatan rakyat dalam Pemilu,” tegasnya.
Ia juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan seluruh tahapan pemilu, mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara, berjalan lancar tanpa penyimpangan. “Proses ini harus dihormati sebagai penghargaan terhadap aspirasi rakyat yang telah meluangkan waktu untuk datang ke TPS,” imbuhnya.
Pesan kepada pemimpin terpilih
Haedar berharap para kepala daerah yang terpilih melalui proses demokratis dapat menjalankan mandat konstitusi dengan jujur, amanah, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, pemimpin sejati harus berjiwa negarawan dan mengesampingkan kepentingan pribadi serta kelompok.
“Kita ingin menciptakan ekosistem politik baru. Pemimpin terpilih harus berjiwa pahlawan yang mendahulukan kepentingan rakyat di atas segalanya. Mereka harus selesai dengan dirinya sendiri, sehingga tidak terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi,” tuturnya.
Haedar juga mengingatkan bahwa dukungan politik tidak boleh menjadi beban atau “utang” bagi para pejabat publik. Ia menekankan pentingnya menjadikan Pilkada 2024 sebagai momentum untuk menghadirkan pemimpin yang berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).
Bahaya penyalahgunaan kekuasaan
Haedar menggarisbawahi risiko besar yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, terutama terkait sumber daya alam dan anggaran. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan otonomi daerah yang bertanggung jawab, sehingga kekayaan daerah dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
“Kita harus memastikan kekayaan alam, sumber daya daerah, dan alokasi anggaran tidak disalahgunakan. Kekuasaan besar harus diimbangi dengan tanggung jawab besar,” ujarnya.
Meski demikian, Haedar tetap optimis bahwa masih ada kepala daerah yang mampu menjadi teladan, menjunjung tinggi semangat para pendiri bangsa untuk menjadi negarawan sejati. “Semoga Pilkada ini menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik yang membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” pungkasnya.***