BANDUNGMU.COM, Bogor – Empat pimpinan organisasi kepemudaan lintas iman berkumpul di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (02/09/2025).
Mereka hadir dalam forum Diskusi Publik bertajuk “Mencari Titik Temu Damai: Peta Eskalasi dan Mitigasi Proksi Konflik” yang diinisiasi oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Bogor.
Diskusi yang berlangsung di Waroeng UP2DATE ini diikuti puluhan pengurus dan anggota dari PDPM Bogor, Pimpinan Cabang GP Ansor, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Bogor, serta Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Bogor Raya. Kehadiran mereka menjadi wujud komitmen bersama dalam merespons dinamika sosial-politik yang belakangan kian memanas.
Dalam paparannya, Ramdan Nugraha atau yang akrab disapa Nunu, Wakil Ketua Bidang Riset, Teknologi, dan Manajemen SDM PDPM Bogor, menyoroti eskalasi politik nasional yang dinilainya dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan kontroversial, mulai dari pemblokiran rekening, kelangkaan gas elpiji, pengambilalihan lahan yang tidak digunakan, hingga pemberian tunjangan sewa rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI.
Kebijakan-kebijakan itu, menurutnya, memperburuk situasi dan berujung pada aksi demonstrasi di Jakarta yang menelan korban jiwa, yakni Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online.
“Ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah, khususnya partai politik, untuk menyeleksi dan mendidik kader-kadernya. Mereka diberi mandat rakyat di DPR, tapi justru tampil arogan dan provokatif,” tegas Nunu.
Ia menambahkan, kerugian negara akibat kerusuhan mencapai puluhan miliar rupiah dengan banyaknya infrastruktur yang rusak. Lebih jauh, dampak sosial yang muncul adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pejabat dan lembaga negara, khususnya DPR RI.
“Saya yakin masih banyak anggota DPR yang bekerja sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, mereka menjadi tertutup oleh perilaku oknum yang anomali, sehingga publik cenderung melakukan generalisasi,” ujarnya.
Nunu juga mengingatkan potensi eskalasi konflik proksi yang bersifat destruktif. Ia menyebut, tanda-tanda itu sudah mulai terlihat di beberapa daerah di luar Jakarta. Oleh karena itu, ia menilai forum lintas iman ini penting sebagai upaya preventif.
Hasil diskusi lintas organisasi ini, kata Nunu, akan disampaikan kepada Bupati Bogor dan jajaran forkopimda. Harapannya, dapat menjadi bahan referensi dalam membaca peta konflik sekaligus merumuskan strategi pencegahan yang tepat.
Acara ditutup dengan pernyataan sikap bersama dari seluruh pimpinan kepemudaan lintas iman. Mereka bersepakat untuk menjaga Kabupaten Bogor tetap aman, damai, dan kondusif di tengah gejolak nasional.***
