Oleh: Ace Somantri, Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung
BANDUNGMU.COM — Pesta demokrasi lima tahunan atau pemilu 2024 kurang lebih 1,5 tahun lagi. Namun beduk dan gong pesta tersebut faktanya sudah berbunyi.
Tak sedikit dari kalangan masyarakat sibuk mendirikan partai baru. Pun tampak tokoh-tokoh partai mulai mensosialisasikan diri untuk menguji popularitasnya di mata publik.
Hingga saat ini, tokoh partai politik masih wajah lama. Mereka, demi merebut simpati rakyat mulai gencar memvisualkan dirinya, baik melalui kata, kalimat, maupun ilustrasi menarik nan ciamik.
Tidak ketinggalan politisi incumbent/petahana yang berada dalam kekuasaan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berkompetisi mempromosikan diri dengan memanfaatkan fasilitas negara.
Tidak sedikit berbagai momentum pertemuan publik menjadi ajang deklarasi relawan secara tidak langsung. Tak ayal, perilaku mereka pun menjadi bahan analisis para pengamat politik.
Memang negeri ini memiliki karakteristik politik yang unik, hanya segelintir orang yang mampu membaca situasi dan kondisi di negeri penuh mimpi dan misteri ini.
Magnet kepentingan
Bagaimana pun, tahun 2024 menjadi magnet bagi pihak yang berkepentingan dalam kekuasaan negara.
Bukan hanya merebut kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan, melainkan kekuasaan legislatif di parlemen dan kekuasaan lembaga yudikatif.
Puluhan partai politik mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik partai politik yang lama maupun yang baru.
Hal itu dilakukan, selain untuk konsolidasi organisasi dengan berbagai institusi, juga guna mencapai visi dan misi.
Politisi pun secara perseorangan mulai tampil untuk merebut hati para pemilih, wara-wiri ke sana ke mari sembari menebar janji.
Sekalipun KPU belum mengeluarkan jadwal resmi untuk kampanye 2024, tapi sebagian politisi sudah melakukan konsolidasi dalam rangka merebut kursi parlemen, bahkan untuk meraih kursi presiden.
Fokus bekerja
Padahal, para pejabat sebaiknya fokus memperbaiki bangsa dan negara yang sempat memburuk selama Covid-19, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi.
Restrukturisasi dan revitalisasi pengembangan pendidikan dan ekonomi harus diprioritaskan dalam kebijakannya, mengingat bidang tersebut menjadi pilar kekuatan negara yang fundamental.
Mata publik pun melihat, kementerian yang berhubungan dengan kedua bidang itu tidak banyak memberi kontribusi dan solusi, justru yang terjadi malah muncul kebijakan yang kontroversial.
Sebaiknya, di sisa jabatan presiden yang tak lagi lama ini, diharapkan totalitas memperbaiki kondisi bangsa ini. Jangan terjebak hiruk pikuk para elit partai politik yang bersafari untuk menjajaki koalisi.
Apalagi presiden bukan murni kader salah satu partai politik tertentu, seharusnya lebih bebas untuk menjalankan kinerja hingga tuntas.
Tak kalah penting, hindari terjebak pada permainan catur elit partai politik dalam manuver jelang 2024. Atau, presiden ikut masuk pada pusaran manuver politik elit-elit partai?
Seandainya presiden terlibat, maka jangan harap di akhir kepemimpinan akan berakhir dengan baik dan publik semakin antipati pada Bapak Presiden Jokowi.***
