BANDUNGMU.COM, Sukabumi – Jelang Pilkada serentak 2024, Majelis Hukum dan HAM (MHH), Majelis Lingkungan Hidup (MLH), serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Sukabumi mengadakan rapat koordinasi. Rapat berlangsung dari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB di Kantor Sekretariat PD Muhammadiyah Kota Sukabumi pada Minggu (28/07/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh Yana Fajar FY Basori (Sekretaris PDM Kota Sukabumi), Andri Sumarna (Wakil Ketua/Korbid MHH, MLH, LHKP), dan Amalia Nur Milla (Wakil Ketua). Dari pihak MHH hadir Rozak Daud (Ketua), dari LHKP hadir Abubakar A Hasan (Ketua) dan Agung Maulana (Sekretaris), serta dari MLH hadir M Rival Kustyawahyudi, Dede Rizal, dan Arif Supendi (anggota).
Rapat ini dipimpin oleh Andri Sumarna, yang menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing Unsur Pembantu Pimpinan (UPP). Diskusi ini meliputi pembahasan program kerja setiap UPP dan menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan program bersama, khususnya menjelang Pilkada Kota Sukabumi 2024.
Andri Sumarna menegaskan bahwa Pilkada merupakan ajang penting untuk memilih pemimpin yang berkualitas bagi Kota Sukabumi. “Muhammadiyah sebagai bagian dari organisasi masyarakat harus memberikan kontribusi untuk Kota Sukabumi. Kami akan mengawal proses Pilkada dengan membedah visi dan misi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi,” ujarnya.
Peserta rapat sepakat menjadikan uji publik ini sebagai sarana edukasi, pendidikan, dan ajang adu gagasan antara para calon. Isu-isu strategis yang akan dibahas dalam uji publik ini meliputi pendidikan, kesehatan, perdagangan, perumahan, dan pekerjaan. Isu-isu ini dipilih karena penting dalam perencanaan pembangunan Kota Sukabumi dan perlu dikaji secara komprehensif.
Tajrid dan tajdid
Sebagai penutup, Yana Fajar FY Basori, Sekretaris PDM Kota Sukabumi, menyatakan bahwa inisiatif yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM, Majelis Lingkungan Hidup, serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik adalah bagian dari upaya tajrid dan tajdid yang harus diemban oleh Muhammadiyah.
Menurut Yana, Pilkada tidak hanya sekadar kontestasi politik, tetapi juga merupakan kesempatan untuk edukasi dan pendidikan masyarakat dalam tiga bidang utama: hukum, HAM, dan lingkungan, yang tidak terpisahkan dari politik dan demokrasi.
“Maka dari itu, Pilkada Kota Sukabumi merupakan momentum strategis untuk menguji sejauh mana gagasan para kandidat. Kami tidak hanya akan mengawal prosesnya, tetapi juga memberikan masukan dan saran yang konstruktif setelah calon terpilih. Selama periode kepemimpinan, kami akan terus menjadi mitra kritis untuk membantu memajukan Kota Sukabumi,” tegas Yana.
Yana juga menginformasikan bahwa tindak lanjut dari kesepakatan tersebut akan dibahas dalam pertemuan berikutnya pada Ahad, 4 Agustus 2024, yang akan membahas materi, pembiayaan, dan pembentukan kepanitiaan dengan melibatkan organisasi otonom Muhammadiyah.***
