UMBandung
News

Lemahnya Lembaga Anti Rasuah Sebabkan Korupsi Makin Mengakar

×

Lemahnya Lembaga Anti Rasuah Sebabkan Korupsi Makin Mengakar

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi (Istockphoto)

BANDUNGMU.COM, Yogyakarta — Program Ngaji Berkat (Ngasah Jiwa Pemberdayaan Masyarakat) yang diselenggarakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang sejarawan Indonesianis sekaligus penulis isu korupsi Peter Carey.

Mengutip laman resmi Muhammadiyah, Minggu (16/06/2024), acara yang digelar secara daring tersebut mengangkat tema “Korupsi dan Kemiskinan: Dampak Sosial Ekonomi Korupsi bagi Masyarakat Marjinal”.

Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah, Ahmad Maruf, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa korupsi dan kemiskinan di Indonesia sebagian besar adalah hasil dari desentralisasi yang tidak berjalan dengan baik. “Mimpi kebijakan desentralisasi untuk mengurangi korupsi dengan otonomi daerah ternyata tidak terwujud, justru korupsi semakin mengakar di tingkat lokal. Desentralisasi ini malah mendesentralisasikan korupsi, sementara pusat juga tetap korup,” ungkap Ahmad Maruf.

Baca Juga:  Siswa SMP Muhammadiyah 8 Bandung Perluas Wawasan Global Melalui Kunjungan ke Tiga Negara ASEAN

Senada dengan itu, Peter Carey dalam penyampaian materinya menyoroti bahwa kontestasi demokrasi lokal di Indonesia berdampak langsung terhadap korupsi dan kemiskinan yang semakin mengakar. Menurutnya, politik uang menjadi akar dari masalah tersebut. “Proses politik, seperti pemilu dan pilkada, menjadi rusak akibat adanya politik uang (money politic),” terang Peter.

Peter menambahkan bahwa budaya korupsi semakin subur karena lemahnya kelembagaan anti korupsi di Indonesia. “Sejak 2004, KPK hanya berhasil menangkap sekitar 3% dari kasus korupsi di pemerintahan. Ini tidak efektif karena tidak ada cabang KPK di daerah, sementara korupsi semakin mengakar di tingkat lokal,” jelas Peter.

Baca Juga:  Pelatihan Kader Pelajar Muhammadiyah: Membangun Kepemimpinan dan Pemikiran Kritis di Kalangan Pelajar

Peter juga menyoroti praktik politik dinasti lokal yang korup sering memperparah keadaan. Menurutnya, diperlukan revolusi berkelanjutan di setiap struktur negara. Peter merekomendasikan beberapa cara pemberantasan korupsi, seperti mendorong kolaborasi antara pemerintah dan swasta. “Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai negeri dan pengembangan budaya etos kerja berintegritas pada sektor pelayanan publik juga sangat diperlukan,” tutup Peter.

PMB UM Bandung