Edukasi

Ayo Dukung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

×

Ayo Dukung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Sebarkan artikel ini

BANDUNGMU.COM — Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Sunan Gunung  Bandung diusulkan menjadi salah satu unit yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi.

Dekan FTK, Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah. M.Ed., menjelaskan menindaklanjuti SK Menag Nomor: R-222/MA/OT.00/6/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Usulan Satuan Kerja/UPT Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kementerian Agama Tahun 2021, maka diusulkan mendapatkan predikat WBK.

Prof menjelaskan, “Prosesnya panjang dan cukup pelik. Dari 33 PTKI yang mendaftar, sampai akhirnya hanya 5 PTKI yang dinilai oleh tim penilai internal (TPI) layak untuk diusulkan, salah satunya adalah FTK UIN SGD Bandung,” tegasnya, Sabtu (12/6/2021).

Baca Juga:  Anwar Abbas: Sekolah Harus Mencetak Pengusaha, Bukan Pencari Kerja

Dukungan dari sivitas akademika UIN SGD Bandung mulai dari pucuk pimpinan Rektorat, Dekanat FTK, sampai melakukan kerja sama dengan tim Zona Integritas (ZI) sangat dibutuhkan dalam menyiapkan evidence, mendorong kelayakan usulan WBK.

Proses selanjutnya akan semakin kompleks karena melibatkan banyak kementerian dalam tim penilai nasional (TPN). “Untuk itu, mohon doanya dari seluruh sivitas akademika, agar tim ZI FTK UIN SGD Bandung dapat mempersiapkan evidence yang dibutuhkan,” paparnya.

Dalam arahannya pada rapat persiapan ZI yang digelar oleh FTK UIN SGD Bandung, Jumat (11/6/2021), Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag., mengatakan bahwa ZI harus mengacu pada Permenpan RB No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Baca Juga:  Jadikan PTKIN Destinasi Pendidikan Islam Dunia

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) itu harus dimulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, sampai penguatan pengawasan.

“Lima program WBK ditambah program penguatan kualitas pelayanan publik jadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” jelasnya.

Baca Juga:  Hebat ! Arum Rumaesih, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Jadi Delegasi Istanbul Youth Summit 2021

Dua komponen dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, yaitu Pertama, Komponen pengungkit (WBK/WBBM) 60; Kedua, Komponen Hasil 40.

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dengan nilai persepsi korupsi, yang dapat dilakukan dari hasil survei eksternal dan persentase penyelesaian (TLHP) sebanyak 20%.

“Dengan harapan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai persepsi kualitas pelayanan yang bisa dilihat dari survei eksternal sebanyak 20%,” pungkasnya.