Oleh: Ace Somantri, Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung
BANDUNGMU.COM — Belum lama ini ada rilis hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indikator dengan tema tentang arah baru pendidikan Indonesia. Namun, hasil yang muncul dalam rilis tersebut lebih fokus dan bahkan terkesan survei popularitas figur Mas Menteri (Mendikbudristek Nadiem Makarim).
Dari responden yang disurvei, rilis media menginformasikan bahwa 58,7 persen tidak tahu sosok Mas Menteri Nadiem Makarim, 41 persen mengenalnya, sedangkan sisanya di antara hal tersebut.
Justru seharusnya informasi tentang arah pendidikan yang dituju indikatornya fokus pada pemahaman masyarakat terhadap dunia pendidikan, bukan menyampaikan indikator popularitas figur menteri. Bukan pula popularitas ketercapaian hasil kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Ada beberapa hal yang harus dikritisi oleh publik dan khususnya warga pendidikan harus diminta pendapat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang terjadi saat ini dan bagaimana perkembangan pendidikan Indonesia ke depan.
Idealnya lembaga survei Indikator, sudut pandang surveinya lebih menekankan pada pemetaan masalah pendidikan terkini yang akan berdampak di masa yang akan datang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk membuat pembaruan pendidikan Indonesia.
Kecuali hanya beban sejarah yang telah membentuk watak dan karakter wajah pendidikan Indonesia yang didominasi hasil warisan dari harta pusaka pendidikan impor dari kolonial Belanda yang mencengkeram Nusantara 3,5 abad lamanya.
Kesadaran pemerintah dalam hal ini, melalui kementerian yang membidangi pendidikan, harus segera membuat fomula pendidikan yang orginal. Bukan menduplikasi, kecuali konsep dari negara lain dijadikan referensi sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya, fomula pendidikan benar-benar dibuat berdasarkan kebutuhan prioritas. Bicara arah baru pendidikan, maka bicara nilai-nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan lima sila dasar yang termaktub di dasar negara kita yaitu Pancasila.
Sila pertama, memiliki spirit ketauhidan dalam menjalankan sistem pendidikan di Indonesia, substansinya ada titik singgung sama dengan wahyu pertama yang diturunkan bahwa membaca (pendidikan) harus menyebut nama Allah SWT.
Artinya semua hal ihwal dunia pendidikan harus berdasarkan Ketuhanan yang Esa (tauhid). Pendidikan bukan berdasarkan atas kekuasaan semata, melainkan berdasar pada Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Jikalau ini menjadi nilai dasar dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia yang diturunkan dalam bentuk kebijakan perumusan kurikulum tingkat dasar, menengah, dan tinggi, maka di saat bersamaan akan terjadi harmoni.
Diakui atau tidak, arah baru pendidikan Indonesia yang sudah menjadi konsesus sosial dan politik, selain menekankan nilai moral dan akhlak mulia bagi warga negara, ada juga indikator ketercapaian pendidikan Indonesia yang measurable (terukur). Untuk tidak disalahpahami, keterukuran tidak harus pendekatan kuantitatif.
Apalagi meminjam istilah dari Muller, “the tyranny of matric”, mensinyalir adanya mafia global yang menjajah penilaian indikator ketercapaian kinerja dunia pendidikan berbasis matrik. Tirani dimaksud, apabila benar adanya itu merupakan bentuk kejahatan yang terstruktur dan menzalimi kehidupan manusia berjangka panjang.
Alangkah lebih elok bagi lembaga survei tidak terjebak matrik, tetapi mencoba membuat rumusan indikator lebih detail mengarahkan pada titik kritis sistem pendidikan yang lebih objektif, rasional, disadari, dipertanggungjawabkan, dan mampu ditranformasikan kepada semua warga pendidikan Indonesia tanpa kecuali.
Dengan cara demikian, maka peningkatan indeks pertumbuhan manusia terus meningkat dan passing grade tingkat pendidikan masyarakat Indonesia akan terus merangkak naik mengejar ketertinggalan dari negara yang terbilang baru merdeka dari keterjajahan.***
