UMBandung
Sosok

Peran Abdul Kahar Muzakkir dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia

×

Peran Abdul Kahar Muzakkir dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia

Sebarkan artikel ini
Foto: muhammadiyah.or.id.

BANDUNGMU.COM — Banyak tokoh Indonesia dan Muhammadiyah yang telah berkorban banyak untuk negara dan bangsa Indonesia. Namun, nama tokoh yang satu ini tampaknya jarang terdengar ketika Hari Kelahiran Pancasila. Padahal, tokoh itu merupakan salah satu aktor yang membidani lahirnya Pancasila. Ya, tokoh itu adalah Abdul Kahar Muzakkir.

Tokoh Muhammadiyah kelahiran 16 September 1907 di Yogyakarta ini adalah sosok yang sederhana, tetapi kaya spiritualitasnya. Ketika menjadi Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Pak Kahar (sapaan akrab Abdul Kahar Muzakkir) sering kali naik andong dari rumahnya sampai kampus yang berada di Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta. Kesederhanaan ini merupakan warisan tokoh Muhammadiyah yang perlu ditradisikan oleh kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam Ensiklopedia Muhammadiyah 2.0 yang diterbitkan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah (2022) disebutkan bahwa Pak Kahar membentuk Panitia Perencana Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Panitia itu terdiri Suwandi, Ahmad Ramali, Mas Mansur, Wahid Hasyim, Farid Ma’ruf, Fathurrahman Kafrawi, dan Kartosudarmo.

Perhatian Pak Kahar dalam dunia pendidikan diwujudkan dengan mendirikan STI bersama tujuh tokoh itu. STI berhasil dibuka pada 8 Juli 1945 di Gedung Kantor Imigrasi Pusat, Gondangdia, Jakarta. STI ini menjadi cikal bakal Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta.

Selain itu, Pak Kahar juga menjadi pelopor pendirian Akademi Tablig Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1958. Akademi ini kemudian bertransformasi menjadi FIAD Muhammadiyah dan akhirnya menjadi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selanjutnya ketika menjabat sebagai Direktur Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah yang merupakan institusi pendidikan integrasi dengan Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah (lembaga pendidikan khusus perempuan), Pak Kahar menggagas pendidikan tinggi khusus perempuan. Munculnya gagasan itu berawal dari Muktamar Aisyiyah 1962. Pada muktamar tersebut Pak Kahar menyampaikan enam argumentasi untuk berdirinya pendidikan tinggi khusus perempuan (M Joko Susilo & Junanah, 2021).

Baca Juga:  Jamaah Kajian Mutiara Fajar Tamanmartani Memaknai Semangat Tahun Baru 1445 H Bersama Ahmad Syauqi Soeratno

Dirujuk dari sumber yang sama, perhatian Pak Kahar tidak hanya diwujudkan dalam institusi pendidikan formal—perguruan tinggi. Namun, juga pada 1939 Pak Kahar menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang diundang ke Jepang untuk menghadiri Konferensi Kebudayaan Islam atau Kaikiyo Seinen Taishintai.

Konferensi ini melahirkan Barisan Hizbullah sebagai organisasi sayap Masyumi. Pak Kahar turut menginisiasi Pendidikan dan Latihan Barisan Hizbullah yang dilaksanakan pada 28 Februari 1945 di Cibarusa, Bogor, Jawa Barat. Sebelum itu, ketika Revolusi Kemerdekaan Indonesia, Pak Kahar juga membidani pendidikan khusus di bidang pembinaan mental pada Angkatan Perang Sabil (APS).

Pak Kahar juga menginisiasi perintisan Ma’had Islamy, yakni yayasan pesantren yang didirikan untuk mengajarkan agama Islam dan akhlak merujuk kitab-kitab salaf. Termasuk pendidikan informal lain, seperti pendidikan politik selama menempuh pendidikan di Timur Tengah pada rentang waktu 1925 sampai 1936. Selama masa studi tersebut Pak Kahar aktif bersama tokoh-tokoh intelektual lain memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, termasuk kemerdekaan Palestina dengan prinsip dasar menghapuskan penjajahan di atas muka bumi.

Pak Kahar Sang Diplomat

Mu’arif dalam “Suara Muhammadiyah” (2023) menyebut, Pak Kahar ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Darul Ulum Mesir, bergabung dengan gerakan yang dipimpin oleh Muhammad Amin Al-Husaini. Tujuannya untuk menghentikan imigrasi yang dilakukan oleh orang Yahudi ke Palestina pasca keputusan politik luar negeri Inggris Raya pada 2 November 1917. Kemampuan berbahasa asing seperti Bahasa Arab, Inggris, Belanda, Jerman, Hebrew, dan Suryani memudahkan Pak Kahar dalam berdiplomasi.

Baca Juga:  Kuntowijoyo: Cendekiawan Muslim, Sejarawan, dan Kader Muhammadiyah

Sebagai respons, umat Islam pun kemudian menggelar Kongres Islam Dunia di Yerusalem pada Desember 1931. Dihadiri 130 delegasi dari 22 negara muslim di dunia, kongres merupakan perintah dari Mufti Agung Yerusalem, Muhammad Amin al-Husaini, dan pemimpin Komite Kekhalifahan India, Maulana Shaukat Ali.

Pak Kahar muda waktu itu diminta datang karena selama menjadi mahasiswa Al-Azhar pada 1925, dirinya memiliki popularitas yang besar di dunia Islam karena keaktifannya menyuarakan semangat anti penjajahan dan upaya kemerdekaan bagi Indonesia dan Malaysia di berbagai surat kabar Mesir seperti Al-Ahram, Al-Balagh, dan Al-Hayat. Saat usia 24 tahun kemudian Pak Kahar menjadi ketua perwakilan umat Islam dari Asia Tenggara.

Pak Kahar juga pernah menjabat sebagai Ketua Muktamar Alam Islam Cabang Hindia-Timur menggantikan Mas Mansur. Muktamar Alam Islam merupakan forum penting yang memiliki berbagai tujuan strategis untuk kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Dari memperkuat solidaritas dan pendidikan, mengadvokasi kemerdekaan dan keadilan, hingga mempromosikan perdamaian dan hak asasi manusia, muktamar ini berperan vital dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam.

Perumus dasar negara Pancasila

Abdul Kahar Muzakkir, Anggota Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1946-1973, juga Panitia Sembilan yang bertugas untuk merumuskan dasar negara sebagai pijakan negara merdeka, merupakan sosok aktivis dan diplomat ulung. Kepiawaiannya tidak hanya diakui di Indonesia—ketika ikut menjadi penentu dalam perumusan Pancasila, tetapi juga kiprahnya di dunia internasional—seperti usaha dalam memerdekakan Palestina dan menghapus penjajahan di atas dunia.

Baca Juga:  KH Muhammad Wardan Diponingrat, Ulama Muhammadiyah Pelopor Metode Wujudul Hilal

Ketika menjadi anggota Panitia Sembilan, sebagai seorang akademisi dan pemimpin Muhammadiyah, Abdul Kahar Muzakir memberikan pandangan-pandangan intelektual yang mendukung pengembangan konsep Pancasila. Ia berusaha memastikan bahwa dasar negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai moral dan agama yang kuat, sekaligus mampu mengakomodasi keragaman budaya dan agama di Indonesia.

Menjelang Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Abdul Kahar Muzakkir bersama Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Preambule UUD 1945. Panitia Sembilan ini dibentuk setelah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengalami kebutuhan dalam perdebatan tentang dasar negara Indonesia yang baru merdeka ini.

Sebagaimana diketahui dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara berjalan begitu alot yang melibatkan kelompok nasionalis dan agamis. Kunci dari disepakatinya sila-sila yang ada di Pancasila saat itu ada di tangan Ki Bagus Hadikusumo, Anggota BPUPKI, yang juga Ketua Muhammadiyah. Ki Bagus saat itu masih keukeuh dengan sila pertama sesuai dengan rumusan Piagam Jakarta yakni “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Meski Pak Kahar gagal membujuk Ki Bagus, tetapi Ki Bagus luluh ketika dibujuk oleh Kasman Singodimedjo yang juga kader Muhammadiyah. Peran Pak Kahar dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumbangan atau wakaf tokoh Muhammadiyah supaya Indonesia menjadi negara yang dibangun atas dasar ketuhanan, adil, sejahtera, bermartabat, dan inklusif terhadap semua golongan.***

PMB UM Bandung