UMBandung
Sosbud

Sejarah Berdirinya Kabupaten Bandung

×

Sejarah Berdirinya Kabupaten Bandung

Sebarkan artikel ini

BANDUNGMU.COM, Bandung — Kabupaten Bandung terkenal salah satunya karena banyak lokasi wisata favorit masyarakat.

Alamnya yang hijau menjadikan Kabupaten Bandung yang beribu kota di Soreang ini menjadi tujuan utama wisatawan.

Lantas seperti apa sejarah berdirinya Kabupaten Bandung? Mengutip laman bandungkab.go.id, berikut ulasannya.

Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh Raden Suriadiwangsa, anak tiri Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya, Sumedanglarang menjadi daerah kekuasaan Mataram sejak 1620.

Sejak itu status Sumedanglarang pun berubah dari kerajaan menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Sumedang.

Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanannya di bagian barat terhadap kemungkinan serangan Pasukan Banten dan atau Kompeni yang berkedudukan di Batavia.

Pasalnya Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) bermusuhan dengan Kompeni dan konflik dengan Kesultanan Banten.

Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat Raden Aria Suradiwangsa menjadi Bupati Wedana (Bupati Kepala) di Priangan (1620-1624) dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal dengan sebutan Rangga Gempol I.

Pada 1624 Sultan Agung memerintahkan Rangga Gempol I untuk menaklukkan daerah Sampang (Madura).

Oleh karena itu, jabatan Bupati Wedana Priangan diwakilkan kepada adik Rangga Gempol I pangeran Dipati Rangga Gede.

Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai Bupati Wedana, Sumedang diserang oleh Pasukan Banten.

Karena sebagian Pasukan Sumedang berangkat ke Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gede tidak dapat mengatasi serangan tersebut.

Terjadinya pembangkangan Dipati Ukur beserta para pengikutnya dimungkinkan antara lain karena pihak Mataram sulit untuk mengawasi daerah Priangan secara langsung akibat jauhnya jarak antara Pusat Kerajaan Mataram dengan daerah Priangan.

Secara teoretis, bila daerah tersebut sangat jauh dari pusat kekuasaan, kekuasaan pusat di daerah itu sangat lemah.

Walau demikian, berkat bantuan beberapa kepala daerah di Priangan, Mataram akhirnya dapat memadamkan pemberontakan Dipati Ukur.

Menurut Sejarah Sumedang (babad), Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung (daerah Bandung) pada 1632.

Setelah “pemberontakan” Dipati Ukur dianggap berakhir, Sultan Agung menyerahkan kembali jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Pangeran Dipati Rangga Gede yang telah bebas dari hukumannya.

Baca Juga:  Kang DS Ajak Semua Pihak Koreksi Diri Mengapa Terjadi Banyak Bencana

Selain itu, dilakukan juga reorganisasi pemerintahan di Priangan untuk menstabilkan situasi dan kondisi daerah tersebut.

Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakanmuncang, dan Kabupaten Sukapura.

Yakni dengan cara mengangkat tiga kepala daerah dari Priangan yang dianggap telah berjasa menumpas pemberontakan Dipati Ukur.

Ketiga orang kepala daerah dimaksud adalah Ki Astamanggala, umbul Cihaurbeuti diangkat menjadi Mantri Agung (bupati) Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun.

Kemudian, Tanubaya sebagai Bupati Parakanmuncang dan Ngabehi Wirawangsa menjadi Bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha.

Ketiga orang itu dilantik secara bersamaan berdasarkan “Piagem Sultan Agung” yang dikeluarkan pada Sabtu 09 Muharam Tahun Alip (penanggalan Jawa).

Dengan demikian, 09 Muharam Taun Alip bukan hanya merupakan hari jadi Kabupaten Bandung, melainkan sebagai hari jadi Kabupaten Sukapura dan Kabupaten Parakanmuncang.

Berdirinya Kabupaten Bandung, berarti di daerah Bandung terjadi perubahan terutama dalam bidang pemerintahan.

Daerah yang semula merupakan bagian (bawahan) dari pemerintah kerajaan (Kerajaan Sunda-Pajararan kemudian Sumedanglarang) dengan status yang tidak jelas, berubah menjadi daerah dengan status administratif yang jelas, yaitu kabupaten.

Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat pemerintahan Mataram, mereka kembali ke daerah masing-masing.

Sajarah Bandung (naskah) menyebutkan bahwa Bupati Bandung Tumeggung Wiraangunangun beserta pengikutnya dari Mataram kembali ke Tatar Ukur.

Pertama kali mereka datang ke Timbanganten. Di sana Bupati Bandung mendapatkan 200 cacah.

Selanjutnya Tumenggung Wiraangunangun bersama rakyatnya membangun Krapyak, sebuah tempat yang terletak di tepi Sungat Citarum dekat muara Sungai Cikapundung (daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian Selatan) sebagai ibu kota kabupaten.

Sebagai daerah pusat Kabupaten Bandung, Krapyak dan daerah sekitarnya disebut Bumi Tatar Ukur Gede.

Wilayah administratif Kabupaten Bandung di bawah pengaruh Mataram (hingga akhir abad ke-17) belum diketahui secara pasti karena sumber akurat yang memuat data tentang hal itu tidak/belum ditemukan.

Baca Juga:  Bemo Pernah Merajai Jalanan Kota Bandung

Menurut sumber pribumi, data tahap awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa daerah, antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kahuripan, Sagaraherang, dan sebagian Tanah medang.

Boleh jadi, daerah Priangan di luar Wilayah Kabupaten Sumedang, Parakanmuncang, Sukapura, dan Galuh yang semula merupakan wilayah Tatar Ukur (Ukur Sasanga) pada masa pemerintahan Dipati Ukur, merupakan wilayah administratif Kabupaten Bandung waktu itu.

Bila dugaan ini benar, Kabupaten Bandung dengan ibu kota Karapyak, wilayahnya mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo, Ujungberung, dan lain-lain, termasuk daerah Kuripan, Sagaraherang, dan Tanahmedang.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten yang dibentuk Pemerintah Kerajaan Mataram dan berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut, maka sistem pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki sistem pemerintahan Mataram.

Bupati memiliki berbagai jenis simbol kebesaran, pengawal khusus, dan prajurit bersenjata. Simbol dan atribut itu menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh bupati atas rakyatnya.

Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati, antara lain ditunjukkan oleh pemilikan hak-hak istimewa yang biasa dimiliki oleh raja.

Hak-hak dimaksud adalah hak mewariskan jabatan, hak memungut pajak dalam bentuk uang dan barang, hak memperoleh tenaga kerja (ngawula), hak berburu, menangkap ikan, dan hak mengadili.

Dengan sangat terbatasnya pengawasan langsung dari penguasa Mataram, tidaklah heran apabila waktu itu Bupati Bandung khususnya dan Bupati Priangan umumnya berkuasa seperti raja.

Ia berkuasa penuh atas rakyat dan daerahnya. Sistem pemerintahan dan gaya hidup bupati merupakan miniatur dari kehidupan keraton.

Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh pejabat-pejabat bawahannya, seperti patih, jaksa, penghulu, demang atau kepala cutak (kepala distrik), camat (pembantu kepala distrik), patinggi (lurah atau kepala desa), dan lain-lain.

Kabupaten Bandung berada di bawah pengaruh Mataram sampai akhir 1677. Kemudian Kabupaten Bandung jatuh ke tangan Kompeni.

Baca Juga:  Benjang, Seni Gulat Khas Sunda dari Ujungberung

Hal itu terjadi akibat perjanjian Mataram – Kompeni (perjanjian pertama) pada 19-20 Oktober 1677.

Di bawah kekuasaan Kompeni (1677-1799), Bupati Bandung dan Bupati lainnya di Priangan tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di kabupaten tanpa ikatan birokrasi dengan Kompeni.

Sistem pemerintahan kabupaten pada dasarnya tidak mengalami perubahan karena Kompeni hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan Kompeni, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC.

Dalam hal ini bupati tidak boleh mengadakan hubungan politik dan dagang dengan pihak lain. Satu hal yang berubah adalah jabatan bupati wedana dihilangkan.

Sebagai gantinya, Kompeni mengangkat Pangeran Aria Cirebon sebagai pengawas (opzigter) daerah Cirebon – Priangan (Cheribonsche Preangerlandan).

Salah satu kewajiban utama bupati terhadap kompeni adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman tertentu, terutama kopi, dan menyerahkan hasilnya.

Sistem penanaman wajib itu disebut Preangerstelsel. Sementara itu, bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya.

Bupati juga tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan Bupati Kompeni atau penguasa Kompeni di Cirebon.

Agar bupati dapat melaksanakan kewajiban yang disebut terakhir dengan baik, pengaruh bupati dalam bidang keagamaan, termasuk penghasilan dari bidang itu, seperti bagian zakat fitrah, tidak diganggu, baik bupati maupun rakyat (petani) mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh Kompeni.

Hingga berakhirnya kekuasaan Kompeni – VOC akhir 1779, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak.

Selama itu, Kabupaten Bandung diperintah secara turun-temurun oleh enam orang bupati.

Tumenggung Wiraangunangun (merupakan bupati pertama) angkatan Mataram yang memerintah sampai 1681.

Lima bupati lainnya adalah bupati angkatan Kompeni yakni Tumenggung Ardikusumah yang memerintah 1681-1704, Tumenggung Anggadireja I (1704-1747), Tumenggung Anggadireja II (1747-1763), R Anggadireja III dengan gelar RA Wiranatakusumah I (1763-1794), dan RA Wiranatakusumah II yang memerintah dari 1794-1829.

Pada masa pemerintahan Bupati RA Wiranatakusumah II, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak ke Kota Bandung.***

___

Sumber: bandungkab.go.id

Editor: FA

Seedbacklink